Nilai Pilkada Berbiaya Mahal Golkar Siapkan Draf RUU, Bahlil: Mahalnya Minta Ampun, Udah Ga Worth It

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Partai Golkar tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang baru dengan maksud agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia saat berpidato di depan kader partai berlambang pohon beringin Sumatra Barat (Sumbar), bertempat di Kantor DPD Golkar Sumbar, Minggu (15/12/2024) sore.

"Khusus terkait dengan UU politik yang sedang kita gulirkan kemarin, saya menyampaikan dalam forum ini, DPP Partai Golkar sudah menginisiasi untuk membuat draf awal, sekarang lagi kita godok dengan teman-teman pengurus," kata Bahlil.

Baca juga: Golkar Kaji Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil: Kita Lagi Susun Draft Konsep

Bahlil menuturkan sudah meminta Sekretaris Jendral (Sekjend) dan Wakil Ketua Umum Golkar untuk merumuskan RUU Pilkada yang baru.

"Saya sudah minta sekjend dan wakil ketua umum untuk merumuskan agar sistem politik kita ini jangan terlalu mahal. Ini mahalnya minta ampun, udah ga worth it, ini waduh, ampun ampun ampun," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Ketika dikonfirmasi wartawan terkait wacana kepala daerah dipilih legislator itu, Bahlil mengatakan hal itu belum final dan masih dikaji.

"Golkar lagi menyusun draf, konsep, sistem politik seperti apa yang baik untuk negara, baik untuk rakyat, dan yang baik untuk demokrasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan," ujar dia.

Menurut Bahlil, terdapat beberapa alasan digulirkannya wacana kepala daerah dipilih DPRD.

"Banyak hal, selain penghematan, menghindari konflik horizontal yang semakin hari semakin tidak bisa kita hindari.

Baca juga: Peresmian Kantor Golkar Sumbar Dihadiri Bahlil Lahadalia, Khairunas Ungkap Pencapaian Pilkada 2024

Untuk diketahui, Bahlil dan jajaran pentolan Golkar melawat ke Sumbar salah satunya untuk meresmikan Kantor DPD Golkar Sumbar yang beralamat di Jalan Pramuka Kota Padang.

Pantauan TribunPadang.com, selain dihadiri pengurus hingga kader Golkar di Sumbar, turut hadir dua anggota DPR RI Dapil Sumbar Benny Utama hingga Zigo Rolanda.

Di samping itu, tampak hadir saat peresmian kantor Golkar Sumbar yang baru para calon kepala daerah terpilih yang diusung Golkar, diantaranya Khairunas (Ketua DPD Golkar sekaligus Calon Bupati Solok Selatan), Fadly Amran - Maigus Nasir (Kota Padang).

Lalu, Hendri Arnis (Padang Panjang), Benny Dwifa (Sijunjung), Riyanda (Sawahlunto), Annisa Suci Ramadani (Dharmasraya).

Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. 

Menurut Prabowo, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya alias hemat.

Baca juga: Siapa Saja Kepala Daerah Terpilih yang Hadir saat Bahlil Lahadalia Resmikan Kantor Golkar Sumbar?

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam puncak perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. 

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" imbuhnya.

Prabowo kemudian menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran Pilkada.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama. 

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo "Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.
(TribunPadang.com/WahyuBahar)