Tensi Politik Memanas di Kota Pariaman, Pj Sekda Minta ASN Taat Aturan Jelang Pilkada 2024

TRIBUNPADANG.COM,PARIAMAN - Tensi politik di Kota Pariaman, Sumatera Barat, kian meningkat menjelang Pilkada 2024. 

Eskalasi ini semakin terasa dengan adanya dugaan polarisasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dukungan terhadap tiga pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.

Terakhir, Gakkumdu sudah menetapkan sebanyak tujuh ASN sebagai tersangka kasus pelanggaran netralitas.

Selain itu juga sudah ada laporan baru yang sedang diproses oleh Bawaslu setempat dengan permasalahan yang sama.

Pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 Kota Pariaman ini membuat tensi politik makin memanas, ASN semakin awas dan masyarakat makin jeli melihat pelanggaran.

Baca juga: Contoh Soal PPPK Teknis 2024 Jabatan Pengadministrasi Perkantoran, Kegiatan Menyatukan Dokumen

Menyikapi tensi politik yang tinggi ini, Pj Sekda Kota Pariaman Yaminu Rizal, meminta ASN agar taat saja pada aturan.

"Kasus yang terjadi belakangan membuat semua mata tertuju pada kinerja ASN, sehingga haris sangat hati-hati," ujarnya, Kamis (7/11/2024).

Meski memiliki hak memilih, ia mengingatkan agar ASN tidak menujukan keberpihakan pada publik, cukup di bilik suara saja.

Terpisah, Akademisi Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Sadri Chaniago, melihat pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat tidak terlepas dari latar belakang ketiga pasangan calon.

Dosen Ilmu Politik Unand tersebut, melihat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, merupakan fenomena pecah kongsi karena ketiga Paslon pernah berada di kabinet yang sama di periode 2018-2023.

Baca juga: KPU Pasaman Barat Angkat Tema Debat Pertama Transformasi Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan

Diketahui ketiga paslon ini seperti Genius Umar merupakan Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin Wakil Wali Kota Pariaman dan Yota Balad Sekeretaris Daerah Kota Pariaman.

"Akibatnya ada indikasi polarisasi di tengah ASN, dukungan mereka akan terbelah," ujar Sadri.

Hanya saja dukungan para ASN ini tetap harus mengedepankan netralitas dan profesionalitas, tanpa harus menunjukkan keberpihakan pada publik.

Hal ini ia utarakan mengingat ASN memiliki hak politik, tapi jika ditunjukkan pada publik itu adalah pelanggaran dan wajib diproses secara hukum.

"Terlebih ASN ini seperti ikan dalam kolam, jadi ASN adalah pemilih potensial untuk Pilkada. Jadi ASN ini sangat seksi di Pariaman," tuturnya.

Saat disinggung terkait potensi ketiga Paslon, Sadri tidak memungkiri bahwa semua punya peluang, meski kemewahan tetap dimiliki oleh petahana karena sudah punya rekam jejak dan pernah berinteraksi dengan masyarakat.(*)