Kunci Jawaban
Apakah yang menjadi Persamaan Pemikiran Para Pendiri Bangsa? Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 28
Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia? soal PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka.
TRIBUNPADANG.COM - Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Di atas merupakan salah satu soal PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka.
Soal PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka membahas materi pada Unit 1 Bagian 1, yaitu Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila.
Soal dan kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka
a. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Persamaan dari pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia adalah tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia.
Baca juga: Kualitas Demokrasi Suatu Negara akan Lebih Baik Apabila,Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Kurikulum Merdeka
b. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia yaitu cara memaknai Pancasila.
Selain itu terdapat juga perbedaan rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa.
c. Bagaimana kaitan antara agama dan negara dalam penentuan dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Agama dan negara dalam menentukan dasar negara Indonesia menghadirkan konsekuensi hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Atas nama konstitusi, negara mengurus urusan agama.
Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keberagaman agama.
Hal tersebut kemudian diatur dalam dasar negara agar tercipta persatuan dan kesatuan.
d. Bagaimana argumentasi para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara?
Jawaban:
Penempatan syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara tertuang pada sila pertama Piagam Jakarta.
Sila pertama tersebut bertuliskan: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Namun, hal tersebut lantas dirubah karena adanya desakan dari golongan Indonesia Timur bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama.
Moh. Hatta memberikan saran agar agama Islam tidak perlu masuk sebagai dasar negara secara formal tetapi tetap menjadi semangat dan dasar moral bagi bangsa Indonesia.
e. Apa yang menjadi alasan kuat untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Alasan kuat tidak menjadikannya syariat Islam sebagai dasar negara karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan.
f. Pesan moral apa yang dapat kita gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa, sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini?
Jawaban:
Pesan moral yang dapat digali adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.
Hal tersebut penting karena dasar negara menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dan negara.
Dengan begitu, dasar negara bisa menampung segala perbedaan yang ada dalam diri bangsa Indonesia.
*) Disclaimer:
- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.
(Tribunnews.com)
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 85: Menandai Bagian-Bagian Penting Teks |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 114 Kurikulum Merdeka: Manyimak Informasi dalam Video |
![]() |
---|
Bahasa Indonesia Kelas 9: Kunci Jawaban Halaman 77-78 Latihan Kata Ekspresif |
![]() |
---|
Bahasa Indonesia Kelas 9: Kunci Jawaban Halaman 25, 26, 27 Kegiatan 3 Latihan Kebahasaan |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 109 Kurikulum Merdeka: Analisis Poster |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.