Ombudsman Minta Layanan Distribusi Pupuk di Sumbar Dipercepat, Jumlah Kios Diperbanyak

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, didampingi Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Gusrizal, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk memantau langsung distribusi pupuk bersubsidi pada Selasa (13/08/2024). 

Kegiatan ini berlangsung di Gudang Penyangga Pupuk BGR Logistik Padang Pariaman, yang menjadi salah satu titik krusial dalam rantai distribusi pupuk di wilayah tersebut. 

Dalam kunjungannya, Yeka meninjau alur keluar masuk barang di gudang yang masih terstandar dengan baik, namun tetap memerlukan beberapa peningkatan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

"Alur distribusi pupuk di gudang ini sudah berjalan sesuai standar, namun selalu ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mempercepat proses distribusi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih cepat dan tepat waktu," ujar Yeka.

Sebagai bagian dari kunjungan, Ombudsman juga melakukan pemantauan di Kios UD. Kurnia Tani yang berlokasi di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman. 
Kios ini melayani 188 petani dari satu desa dan menjadi salah satu lokasi penting dalam evaluasi layanan distribusi pupuk di daerah tersebut.

"Kami mengapresiasi inovasi aplikasi digital yang telah membantu memperlancar proses penebusan pupuk. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait aksesibilitas teknologi ini di wilayah yang konektivitas internetnya terbatas," kata Yeka.

Ombudsman juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk tahun ini, yang dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung kesejahteraan petani. 

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Catat Kinerja Positif Angkutan Penumpang & Barang Periode Januari-Juli 2024

Peningkatan kuota ini diharapkan dapat mengurangi kelangkaan pupuk yang sering terjadi di musim tanam, serta meningkatkan produksi pangan nasional.

"Kami sangat menghargai upaya pemerintah dalam menambah kuota pupuk bersubsidi. Ini adalah langkah yang sangat berarti bagi para petani yang selama ini sering kali menghadapi kelangkaan pupuk di musim tanam. Namun, penambahan kuota ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi dan pendataan yang lebih akurat," tambah Yeka.

Yeka juga menekankan pentingnya pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang lebih sering dan akurat, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk pendataan. 

Menurutnya, pendataan yang akurat merupakan kunci utama dalam memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran.

"Kami mendorong agar pembaruan data RDKK dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering. Data yang akurat akan memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ini penting agar subsidi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani," jelas Yeka.

Ia menambahkan kuantitas kios harus diperbanyak. Idealnya, setiap desa memiliki minimal satu kios pupuk. Dengan demikian, petani tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk menebus pupuk, yang tentunya akan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan.

Yeka juga menyoroti perlunya pengembangan mode offline pada aplikasi i-Pubers, yang saat ini masih tergantung pada koneksi internet. Mode offline ini sangat penting, terutama untuk kios-kios yang berada di daerah dengan konektivitas internet yang belum memadai.

"Kami mendorong agar mode offline pada aplikasi i-Pubers segera diimplementasikan di setiap kios. Ini akan sangat membantu petani di daerah terpencil yang koneksi internetnya masih terbatas, sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan penebusan pupuk tanpa hambatan teknologi," tutup Yeka.

Dalam kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan layanan distribusi pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News