Derap Nusantara

Pemkab Agam Relokasi, 114 Rumah Korban Banjir Lahar Gunung Marapi

Pemkab Agam, Sumatera Barat bakal merelokasi 114 rumah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi dan longsor ke daerah lebih aman dari bencana alam.

Penulis: rilis biz | Editor: Emil Mahmud
Istimewa
Pemkab Agam, Sumatera Barat bakal merelokasi 114 rumah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi dan longsor ke daerah lebih aman dari bencana alam. 

PEMERINTAH Kabupaten Agam, Sumatera Barat bakal merelokasi 114 rumah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi dan longsor ke daerah lebih aman dari bencana alam.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Agam Rinaldi di Lubuk Basung, Selasa (11/06/2024), mengatakan 114 rumah itu tersebar di Kecamatan Ampek Angkek 35 unit, Banuhampu dua unit, Canduang 42 unit, Sungai Pua 29 unit, dan Malalak enam unit. "Sebanyak 114 unit rumah tersebut berada di daerah zona merah atau lokasi rawan bencana yang berada di sepanjang aliran sungai, longsor, dan lainnya yang tidak bisa ditempati," katanya. Ia mengatakan 114 rumah itu bakal direlokasi di Balingka, Kecamatan Ampek Koto, tanah milik pemkab di Kecamatan Lubuk Basung, dan tanah milik PT Inang Sari di Lubuk Basung.

Sebanyak tiga lokasi merupakan alternatif tempat untuk pelaksanaan program itu, sedangkan Perkim Agam telah meninjau lokasi tersebut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agam. Apabila lahan sudah final, kata dia, maka pembangunan rumah dilakukan pada 2024 menggunakan dana dari pemerintah pusat. Lokasi tersebut juga dibangun fasilitas umum, antara lain berupa jalan dan drainase.

"Mereka kita minta membuat surat pernyataan bersedia direlokasi ke lokasi yang telah kita sediakan," katanya.
Ia mengatakan untuk program relokasi mandiri atau pembangunan rumah di lahan milik sendiri di luar zona merah ada 47 unit tersebar di Kecamatan Ampek Angkek 18 unit, Banuhampu dua unit, Canduang 18 unit, Sungai Pua satu unit, dan Malalak delapan unit. Nantinya, Pemkab Agam bakal membangun rumah dengan tipe 36 di lokasi tanah mereka.

"Untuk total dana pembangunan belum diketahui, karena anggaran merupakan dari pusat," katanya. Ia mengatakan jumlah warga yang mengikuti program relokasi kolektif dan mandiri itu merupakan data sementara sehingga berkemungkinan data akan berkembang.

Setelah itu, keluar surat keputusan dari Bupati Agam terkait dengan warga yang menerima program tersebut. (*/ANT)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved