Respons Jokowi Dikritik Berbagai Kampus Termasuk Unand, Sebut Semua Orang Boleh Berpendapat

TRIBUNPADANG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik sejumlah kalangan akademisi di berbagai kampus di Indonesia.

Diketahui Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini.

Awalnya sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (31/1/2024).

Sementara di Kota Padang juga terjadi gerakan serupa seperti yang digelar oleh Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas (Unand) yang mendesak Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawe dan intervensi politik.

Baca juga: Manifesto Aliansi Civitas Akademika Unand Soroti Situasi Demokrasi yang Centang Perenang

Hal itu disampaikan Civitas Akademika Unand yang terdiri dari sejumlah pengajar, pegawai hingga aktivis mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Convention Hall pada Jumat (2/2/2024) siang.

Gerakan ini sebagai manifesto upaya penyelamatan bangsa, yang mana saat ini Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Kondisi yang terjadi diibaratkan seperti bola salju sejak satu dekade terakhir, hingga puncaknya sejumlah akademisi dan mahasiswa mencium 'bau busuk' kelahiran oligarki baru.

Respons Jokowi

Terkait sikap kalangan kampus itu, sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, penyampaian pendapat seperti itu merupakan hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu.

Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Baca juga: Tingkatkan Kunjungan, Pantai Pasir Jambak Padang Kini Dilengkapi Wahana ATV, Berkuda hingga Memanah

Aksi di Unand

Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya, Hary Efendi Iskandar dalam orasinya mengatakan bahwa turunnya kampus-kampus termasuk Universitas Andalas sebagai bukti bahwa civitas akademika punya sinyal batin yang sama bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja.

Munculnya reaksi dari kampus, ujar dia merupakan bukti bahwa masyarakat kampus punya sinyal batin yang kuat.

"Ini adalah respon spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa betul-betul nyata merasakan kegelisahan, itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya. Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan," ujar Hary.

Sebagai pelaku (aktivis) reformasi 98, ia merasa prihatin dengan proses yang telah dibangun selama ini.

"Kita ingatkan kepada presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of low, dan konstitusi," katanya.

Ia mengatakan, perilaku pemerintah semakin hari semakin tidak malu-malu menyatakan keberpihakan, terang-terangan menyatakan dukungan politik.

Hal itulah, ujarnya yang menyebabkan momentum menjelang dua pekan pemilihan umum (pemilu) ini praktik-praktik ketidaknetralan pemerintah semakin kasat mata.

"Sehingga kita berharap desakan moral ini mudah-mudahan mengingatkan presiden, pemerintah dari pusat hingga daerah benar-benar menyelenggarakan proses pemilu secara adil. Kalau pemilu sudah dianggap tak kredibel di awal tentu berbahaya dalam konteks legitimasi di kalangan kontestan, ini tentu bahaya ibaratnya pertandingannya tidak benar, tidak lagi fair," ujar salah seorang aktivis 98 ini.

Salah seorang orator dari mahasiswa juga meminta Presiden Jokowi untuk bersikap fair dalam pemilu 2024.

"Adalah peran kita bersama untuk mengawal penyelenggaraan pemilu berjalan baik, aparat negara bersikap netral sesuai amanat UU," ujarnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden hingga menteri boleh berkampanye, sedangkan menurutnya ada etika politik yang harus dijaga.

"Presiden harus bersikap netral dan menghormati proses pemilu yang sedang berjalan," tuturnya.(*)