Hari Ketiga Warga Air Bangis Demo Gubernur Sumbar, Akan Bertahan Sampai Permasalahan Selesai

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga Air Bangis Pasaman Barat (Pasman) masih bertahan di pelataran Masjid Raya Sumbar, Rabu (2/8/2023).

Ini hari ketiga mereka datang ke Padang dan menggelar aksi sejak Senin (31/7/2023).

Namun sudah dua hari tak kunjung ditemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Baca juga: Setelah Demo 2 Hari, Masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Dijanjikan Jumpa Gubernur Sumbar Hari Ini

Salah seorang warga Mizwa (36) mengaku istirahat terlebih dahulu sebelum kembali mengikuti aksi ke Kantor Gubernur Sumbar.

"Sudah sarapan tadi, ada yang ngasih bantuan nasi goreng, lontong juga, kita masih menunggu," ujarnya ditemui saat tidur-tiduran di lantai dasar Masjid Raya Sumbar, Rabu (2/7/2023).

Mizwa mengaku akan terus bertahan bersama rekan lainnya sampai tuntutan diterima dan diselesaikan persoalan lahan di kampungnya.

Ia mengaku sudah menyiapkan pakaian ganti begitu juga obat-obatan dari rumah.

"Bawa baju tiga, kalau tidak pulang hari ini, gak ada baju lagi, untung-untung kering baju hari ini," ujar Mizwa.

Mizwa menambahkan ke Padang dengan bus selama tujuh jam dan terus berjuang agar mata pencariannya bertani sawit di Air Bangis tetap berlanjut.

Baca juga: BREAKING NEWS: Masuki Hari ke-3, Warga Air Bangis Pasaman Barat Demo Lagi Gubernur Sumbar

Mizwa mengaku sudah puluhan tahun di sana, bahkan dari bertani sawit di lahan dua hektar ia bisa menguliahkan anaknya.

"Anak dua, satu kuliah, satu orang delapan tahun, dibawa kesini," katanya.

Nopaleon, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol yang ikut mendukung demonstrasi warga mengatakan, demonstrasi ini akan terus berlanjut hingga warga menemukan titik terang.

Ia bilang, Gubernur Sumbar harus membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

"Keputusannya itu. Warga sepakat akan tetap lanjut kalau tuntutan soal kehadiran PSN ini tidak ditanggapi," katanya terspisah.

Ditemui Gubernur Hari Ini

Kabiro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim pada Selasa (1/8/2023) malam menyampaikan bahwa hari ini Gubernur Sumbar, Mahyeldi akan menemui massa aksi.

Sebelumnya, sudah dua hari warga berdemonstrasi sejak Senin (31/7/2023) dan tak kunjung ditemui Mahyeldi, dan warga terus meminta untuk berdialog.

Adapun pihak Pemrov menyebut Mahyeldi sedang padat agenda sehingga tak sempat menemui massa. Walakin, sejumlah OPD telah menyambut namun ditolak.

"Terkait demo, kemarin dan hari ini (Selasa) telah diterima oleh Asisten 2, Kaban Kesbangpol, Kadis Pertanian, Kadis Kehutanan, Kadis LH dan Kasat Pol PP. Alhamdulillah telah ada kesepakatan, besok perwakilan mereka akan diterima Gubernur," katanya.

Tuntutan Massa

Empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News