Ketua DPC PDIP Padang Sebut Ajaran Bung Karno Masih Relevan: Trisakti, Marhaenisme hingga Pancasila

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Albert Hendra Lukman menjelaskan bahwa peringatan puncak Bulan Bung Karno salah satunya merefleksikan pengamalan ajaran-ajaran proklamator tersebut.

Kata dia, kader PDIP dalam hal ini juga ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa ajaran Bung Karno hingga saat ini masih relevan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu filosofi yang sejak dulu hingga kini masih aktual untuk diaplikasikan ialah Pancasila, yang mana Bung Karno disebut sebagai salah seorang penggagas atau pencetus.

"Bung Karno selalu menyampaikan bahwa ia bukan menemukan Pancasila, tapi menggali dari Bumi Pertiwi ini, dan kemudian terbukti sampai hari ini," ujar Albert kepada TribunPadang.com, Jumat (23/6/2023).

"Indonesia multi etnis, multi agama, multi budaya, bisa dipersatukan oleh Pancasila," tambahnya.

Baca juga: Soal Kejutan di Haul Bung Karno, Ketua DPC PDIP Padang: Mungkin Kehadiran Kandidat Cawapres Ganjar

Kemudian katanya, buah pikir Bung Karno juga termasuk juga Trisakti dan Marhaenisme.

Ia mengatakan, ajaran-ajaran Bung Karno masih relevan. Terang dia, sedari dulu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia harus lepas dari ketergantungan dengan negara lain.

Hal itu yang kemudian bisa menjadi acuan bagi pemerintah menyoal situasi geopolitik.

Di samping itu, anggota DPRD Sumbar ini mengatakan bahwa puncak peringatan Bulan Bung Karno yang dihelat pada Sabtu (24/6/2023) juga dimaksudkan untuk menunjukkan soliditas kader PDI Perjuangan ke masyarakat.

"Konsolidasi akbar sekaligus juga memperlihatkan solidaritas kader PDI Perjuangan," tambahnya.

Baca juga: 200 Kader PDIP Sumatera Barat Tiba di Jakarta Hadiri Puncak Haul Bung Karno di GBK

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Albert Hendra Lukman menerka tidak akan ada pengumuman bacawapres pendamping Ganjar Pranowo saat puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) besok, Sabtu (24/6/2023).

Meski menurutnya, soal kemungkinan pengumuman Bacawapres pendamping Ganjar itu bisa iya, bisa tidak.

"Mba Puan kan sudah umumkan 10 kandidat bacawapres Ganjar. Mungkin kejutannya kehadiran kandidat-kandidat bacawapres itu," kata Albert kepada TribunPadang.com, Jumat (23/6/2023).

"Kalau soal pengumuman siapa Bacawapres Ganjar, saya rasa tidak," ujarnya.

Ia menuturkan, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, akan ada masanya pengumuman bacawapres pendamping Ganjar.

Karena kata dia, PDI Perjuangan yang sudah punya Ganjar sebagai Bacapres tentu mesti berkomunikasi lebih dengan partai di dalam koalisi.

"Sama-sama kita ketahui Bacawapres ini sangat signifikan dengan elektoral di Pilpres 2024. Masing-masing akan menunggu, intip kiri kanan," ujar Albert.

Oleh karena itu, kata dia, ia dan kader lainnya juga menunggu keputusan dari Megawati dan ketua partai lainnya soal bacawapres.

Baca juga: PDIP Masukkan Nama Ketum Demokrat AHY jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Alasannya Wujud Spirit Merangkul

200 Kader PDI Perjuangan akan Hadiri Puncak Bulan Bung Karno

Sekitar 200 orang kader PDI Perjuangan dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah tiba di DKI Jakarta untuk menghadiri puncak Bulan Bung Karno.

Albert mengatakan, diantara 200 an kader itu dengan pesawat dan ada juga yang berangkat via darat untuk menghadiri puncak Bulan Bung Karno yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) besok, Sabtu (24/6/2023).

Kata Albert, 200 an kader itu terdiri dari anggota DPRD Sumbar, DPRD Kabupaten/ kota, pengurus partai tingkat provinsi serta kabupaten/ kota, dan elemen partai lainnya.

"Ada 35 Satgas, 40 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/ kota serta 130 lebih dari fungsionaris dan kader," ujarnya kepada TribunPadang.com.

Lanjutnya, sedari awal memang kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia diminta kehadirannya di puncak Bulan Bung Karno besok.

Diperkirakan, SUGBK akan dipadati hampir 100 ribu kader partai, baik itu satgas, anggota DPR RI, provinsi dan kabupaten/ kota, dan pengurus partai.(*)