Jumlah Guru Dinilai Masih Kurang, Bupati Solok Minta Pemerataan Pendidikan di Daerah

Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda meminta agar pemerintah pusat maupun provinsi untuk menambah kuota guru di Kabupaten Solok.

Penulis: Nandito Putra | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Nandito Putra
Bupati Solok, Epyardi Asda 

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK - Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda meminta agar pemerintah pusat maupun provinsi untuk menambah kuota guru di Kabupaten Solok.

Ia mengatakan Kabupaten Solok masih kekurangan dari segi jumlah tenaga pendidik berstatus PNS.

"Di beberapa sekolah, bahkan ada yang hanya 2 orang guru berstatus PNS dan selebihnya tenaga honorer," katanya kepada Tribunpadang.com, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Pemprov Sumbar Berikan Penghargaan Usaha Kesehatan Sekolah dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional

Terbatasnya jumlah guru berstatus PNS di Kabupaten Solok, kata dia, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan guru saat ini.

Epyardi menuturkan saat ini mayoritas tenaga pendidik di daerahnya berstatus honorer dan bertugas di nagari-nagari yang terpencil.

"Bagaimana mau merdeka belajar, sedangkan saat ini banyak guru di daerah terpelosok, termasuk Kabupaten Solok, belum sejahtera," katanya.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional, Epyardi: Bagaimana Mau Merdeka Belajar, Guru di Solok Belum Sejahtera

Ia melanjutkan, Pemkab Solok belum bisa mengakomodir guru-guru honorer yang ada saat ini karena terbatasnya anggaran.

"Anggaran APBN kita sangat terbatas, jangankan untuk menggaji guru, untuk belanja tetap seperti gaji ASN dan pengadaan sudah tersedot lebih 30 persen dari APBD," katanya.

Epyardi mengatakan sebelumnya Pemerintah Pusat akan menganggarkan sebesar 30 miliar untuk mengangkat 540 PPPK guru.

"Tetapi itu juga hanya untuk masa satu tahun, setelah itu bagaimana? Setelah itu anggarannya dari mana," katanya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Upacara Peringati Hari Pendidikan Nasional, Harapkan Masyarakat Semakin Cerdas

Untuk itu, Epyardi mendesak agar pemerintah pusat dan provinsi untuk memperbaiki pemerataan di sektor pendidikan.

"Sebab undang-undang memerintahkan anggaran APBN yang sangat besar untuk pendidikan, khusus program merdeka belajar, bagaimana mau terealisasi sementara kami di Kabupaten Solok masih kekurangan guru," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved