Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 Semester 2 Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNPADANG.COM - Berikut contoh soal UTS PKN kelas 10 semester 2.

Contoh soal UTS PKN kelas 10 semester 2 ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Kumpulan contoh soal UTS PKN kelas 10 semester 2 ini bisa menjadi bahan latihan bagi siswa sebelum menghadapi ujian.

TribunPadang.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UTS PKN kelas 10 semester 2 ini.

Baca juga: Contoh Soal UTS PKN Kelas 12 Semester 2 dan Kunci Jawaban, Karakteristik dari Demokrasi Pancasila 

1. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….
a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR

Jawaban: B

2. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008

Jawaban: C

3. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif

Jawaban: D

4. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif

Jawaban: A

5. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut….
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan

Jawaban: A

6. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. perlindungan hukum

Jawaban: B

7. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melaui….
a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri

Jawaban: B

8. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas

Jawaban: D

9. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah dan dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia adalah….
a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden

Jawaban: A

10. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas….
a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan tugas pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik

Jawaban: C

11. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena ….
a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran
b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam
c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal ika
d. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun
e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

Jawaban: E

12. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah ….
a. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
c. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945
d. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
e. Dimasukkannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

Jawaban: A

13. Pada dasarnya integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
a. John Locke
b. Myron Weiner
c. Howard Wriggins
d. Nazaruddin Sjamsuddin
e. J. Soedjati Djiwandono

Jawaban: D

14. Syarat di bawah ini adalah syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu negara,kecuali …
a. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial
b. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.
c. Adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritarian
d. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya
e. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai- nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman

Jawaban: C

15. Peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban ….
a. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
b. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan haknya
c. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya.
d. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
e. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya

Jawaban: C

16. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah….
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daera
e. mengoptimalkan potensi daerah

Jawaban: C

17. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batan g Tubuh UUD 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. perundang-undangan

Jawaban: B

18. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan tentang negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu

Jawaban: B

19. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi

Jawaban: B

20. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda merupakan karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim

Jawaban: D

21. Pada dasarnya konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti ….
a. Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan
b. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional
c. Proses menyerasikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional
d. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional
e. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan

Jawaban: D

22. Faktor di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah ….
a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
c. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat
d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Jawaban: C

23. Faktor di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah ….
a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
c. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia
d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal ika

Jawaban: C

24. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya ….
a. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
b. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
c. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
d. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
e. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dan semangat ukhuwah

Jawaban: A

25. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali ….
a. Pembangunan berjalan lancar
b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab
c. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah

Jawaban: E

26. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan adalah ….
a. seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
b. seluruh sumber daya manusia dan alam didayagunakan bagi upaya pertahanan
c. orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
d. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan
e. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jawaban: C

27. Sistem pertahanan dan keamanan negara di mana gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan adalah ciri dari …
a. Kerakyatan
b. Kesemestaan
c. Kewilayahan
d. Sishankamrata
e. Alutsista Negara

Jawaban: C

28. Hal yang bukan merupakan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik adalah….
a. Mengembangkan demokrasi politik
b. Mengaktifhan masyarakat sipil dalam arena politik
c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
d. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Jaringan Pengaman Sosial
e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Jawaban: D

29. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan ….
a. Mengembangkan demokrasi politik
b. Mengaktifhan masyarakat sipil dalam arena politik
c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
d. Perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Jawaban: D

30. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia, dalam bentuk….
a. Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang berasal dari luar
b. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan sendi-sendi budaya nasional
c. Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk yang menguntungkan negara
d. Penyaring terhadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak pada ekonomi rakyat
e. Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis dan memperkaya kebudayaan nasional

Jawaban: B

B. Essay

1. Jelaskan yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia!

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!

3. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah!

4. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah!

5. Sebutkan tugas dan wewenang kepala daerah!

Kunci jawaban:

1. Adapun pengertian warga negara Indonesia menurut UUD 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Prinsip otonomi daerah adalah:

a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.

3. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dikenal saat asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan otonomi daerah.

4. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:

a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi

5. Tugas dan wewenang kepala daerah, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

*) Disclaimer: artikel ini hanya ditujukan kepada orangtua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.