DKP PWI Sumbar akan Buka Hotline Pengaduan Publik Terhadap Wartawan Langgar Kode Etik

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar) akan membuka hotline pengaduan publik terhadap wartawan yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.

Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi mengatakan, adanya hotline pers sangat penting, agar publik bisa mengawasi langsung perilaku wartawan dan berita yang melanggar kode etik jurnalistik.

"Wartawan itu profesi yang punya marwah dilindungi UU Pers, tapi kebebasan pers tidak diartikan wartawan 'semau gue'," kata Zul Efendi ketika PWI Sumbar beraudiensi dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa (24/1/2023).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, bahwa ia merasakan langsung bahwa banyak berita yang melenceng dari kode etik jurnalistik.

"Saya tantang Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumbar untuk menegakkan marwah jurnalistik yang kuat dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik," ujar Supardi.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Supardi Jamu Pengurus PWI Sumbar, Sebut Peran Penting Pers

Baca juga: Dewan Kehormatan PWI Sumbar: Buktikan Kinerja Demi Marwah Profesi Wartawan

Kata Supardi, profesi pers yang mulia jangan sampai terhina-kan oleh oknum yang berbuat tak sesuai dengan kode etik.

"Janganlah menjadi wartawan yang mengejar rupiah dengan mengorbankan kode etik jurnalistik," ujar Supardi.

Supardi menuturkan bahwa ia siap memfasilitasi adanya hotline dan sosialisasinya kepada publik dan wartawan se-Sumbar untuk membangun pemahaman bersama bahwa pers adalah profesi mulia.

"Memang ada ketentuan hibah. Tapi untuk kegiatan bisa saja, PWI bisa berkolaborasi dengn Pemprov Sumbar atau DPRD Sumbar sekali pun, asal semangat kita sama menjadikan wartawan berkode etik dan berkode prilaku," imbuhnya.(*)