BAPPEDA Sijunjung Gelar Konsultasi Publik Rancangan RKPD 2024, Agenda Fokus Berantas Kemiskinan

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sijunjung, menggelar Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Kegiatan diikuti oleh unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, wali nagari, dan berbagai stakeholder terkait se Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), dii Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung, Selasa (24/1/2023).

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2024.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk menampung masukan dari seluruh stakeholder yang ada untuk RKPD Sijunjung tahun 2024.

"Pada tahun 2024 fokus yang akan kita laksanakan di antaranya, yang pertama penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kolaborasi dan terintegrasi," ungkap Benny dalam arahannya.

Baca juga: Cuaca Ekstrem di Sijunjung, BPBD Imbau Masyarakat Siaga Terhadap Potensi Bencana

Selanjutnya, peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Lalu, peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Setelah itu, peningkatan pemerataan pendidikan pada masyarakat.

"Kemudian, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan," ujar Bupati Sijunjung itu.

Lanjut Benny, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar.

Baca juga: Bunga Langka Rafflesia Hasseltii Ditemukan di Nagari Aia Angkek Sijunjung, Tumbuh Sekali 3 Tahun 

"Terakhir, peningkatan kualitas birokrasi yang adaptif, responsif dan inovatif," tutur Benny Dwifa.

Dikatakan Benny, RKPD Sijunjung tahun 2024 mengusung tema "Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Disegala Bidang melalui Reformasi Struktural".

Kepala BAPPEDA Sijunjung Yuni Elviza menjelaskan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

"Hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," ujar Kepala BAPPEDA Sijunjung itu.(*)