PPP Sumbar Pilih Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Hariadi: Mukerwil akan Bahas Aspirasi Daerah
Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan membahasnya di Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: afrizal
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) belum menentukan pilihan dukungan terhadap tokoh tertentu untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.
Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan membahasnya di Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).
Dikatakannya, agenda Mukerwil itu sendiri direncanakan akan digelar pada pertengahan Desember 2022.
"Di Mukerwil itulah nanti akan kita bahas aspirasi dari daerah soal sosok capres yang diinginkan," ujarnya kepada TribunPadang.com, Rabu (23/11/2022).
Ia mengatakan, setiap DPD PPP akan menghimpun suara dari daerah masing-masing.
Baca juga: Maidestal Ungkap Alasan PPP Padang Munculkan Nama Anies Baswedan sebagai Capres 2024
Selain aspirasi dan dukungan terhadap tokoh capres, katanya, Mukerwil juga sebagai ajang konsolidasi menyonsong Pileg dan Pilkada.
"Mukerwil bukan hanya bahas Capres, melainkan menyusun langkah untuk Pileg dan Pilkada juga," ujarnya.
Dilansir dari Tribunnews.com, arus bawah PPP terbelah terkait dukungan terhadap Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai terbelahnya arus bawah PPP mendukung Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan hal itu bukan sebuah masalah.
Menurut Arsul Sani partainya merupakan partai demokratis dibangun berdasarkan suara aspirasi.
Baca juga: Mardiono: PPP Tegaskan Konsolidasi KIB Jalan Terus
"PPP adalah partai yang demokratis, prosesnya dibangun berdasar suara aspirasi dari bawah atau bottom up," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (18/11/2022).
Asrul juga mengatakan, kader PPP di arus bawah boleh berbeda suara. Hal itu dikarenakan PPP sendiri belum memutuskan memilih dan mendukung calon presiden untuk kontestasi 2024 mendatang.
"Jadi struktur dan kader di bawah boleh berbeda suaranya sampai partai nanti memutuskan. Sekarang PPP masih mendengar, belum memutuskan," tutupnya.(*)