Kepulauan Mentawai Genap 23 Tahun, Setitik Harapan dari AMB: Karakteristik Mentawai di UU Sumbar

Momen peringatan HUT ke-23 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) berharap karakteristik kebudayaan Mentawai diakui serta ...

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Muhammad Fuadi Zikri
TribunPadang.com/Wahyu Bahar
Ketua Aliansi Mentawai Bersatu (AMB), Yosafat Saumanuk (paling kanan) saat berorasi di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Selasa (9/8/2022). Momen HUT ke-23 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang jatuh pada setiap 4/10/2022, Yosafat berharap karakteristik kebudayaan Mentawai diakui, serta diakomodir secara tertulis dan sah di mata hukum, yaitu di UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar. 

TRIBUNPADANG.COM, MENTAWAI - Momen peringatan HUT ke-23 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) berharap karakteristik kebudayaan Mentawai diakui serta diakomodir secara tertulis dan sah di mata hukum, yaitu di UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua AMB Yosafat Saumanuk kepada TribunPadang.com.

Yosafat mengatakan, pada momen HUT ke-23 Kabupaten Kepulauan Mentawai, pihaknya masih terus menyuarakan dugaan diskriminasi terhadap karakteristik kebudayaan Mentawai karena tidak dicantumkan di UU Provinsi Sumbar.

Baca juga: 23 Tahun Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet: Nilai-nilai Kebudayaan Mentawai Tidak Pernah Berubah

Baca juga: HUT ke-23 Kepulauan Mentawai, Ketua FORMMA: Budaya dan Hak Masyarakat Harus Diakomodir

Berbagai upaya telah dilakukan AMB, melalui unjuk rasa, maupun audiensi dengan Pemda dan DPRD.

AMB diketahui sudah berunjuk unjuk rasa terkait UU Provinsi Sumbar sebanyak dua kali di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Lalu, juga menggelar konferensi pers terkait tidak dicantumkannya karakteristik kebudayaan Mentawai pada UU Provinsi Sumbar.

Selain itu, upaya audiensi juga sudah dilakukan AMB, yaitu dengan Gubernur Sumbar hingga DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Kamis (8/9/2022), empat orang warga yang masih dalam payung AMB mengajukan gugatan terhadap UU Provinsi Sumbar itu.

Yosafat mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang uji formil dari MK.

"Jadi kita menunggu info berikutnya, hingga sidang yang akan diselenggarakan rencananya secara online, kabarnya Oktober 2022 ini," kata Yosafat pada Selasa (4/10/2022).

Harapan AMB, kata Yosafat, uji formil dan materil dapat berjalan lancar dan baik, dan MK bersikap adil.

Dilanjutkannya, momen HUT ke-23, Mentawai diharapkan terus maju dan berkembang menuju kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Mentawai, baik itu di bidang pendidikan, maupun pembangunan, dan aspek lainnya.

Lalu, ia mewakili aliansi berharap, segala bentuk dugaan pengrusakan SDA di Mentawai mesti ditekan, karena sejauh ini aktivitas perusahaan tidak mensejahterakan masyarakat.

"Dengan adanya aktivitas perusahaan di hutan Mentawai, tentu akan semakin besar dampak yang kita alami. Selain itu izin-izin perusahaan itu juga mesti diperketat oleh negara dan mesti diketahui masyarakat adat setempat," ujar dia. (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved