VIDEO Buruh Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan, Ancam Gelar Aksi Nasional Jika Tak Digubris

TRIBUN-PADANG.COM - Massa buruh kembali geruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI dukung tiga tuntutan mereka.

Dimulai pukul 10.20 WIB, massa buruh mulai menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni, menolak kenaikan harga BBM, lantaran akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30 persen.

Kemudian, menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 10-13 persen, serta menuntut Menolak Undang-undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Gelombang Tinggi: Selasa, 21 September 2022 Perairan Mentawai Capai 4 Meter

Baca juga: SD Negeri 28 Payakumbuh di Parit Rantang, Laksanakan Pemilihan Ketua Komite Sekolah

"Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh DKI JAKARTA meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung tiga tuntutan kami tersebut dan membuat surat Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun DPR RI," ucap Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, Winarso mengungkapkan unjuk rasa buruh ke kantor Anies Baswedan hari ini merupakan agenda lanjutan aksi yang sebelumnya sudah dilakukan Senin (12/9/2022).

Bila tuntuan di depan kantor Anies Baswedan tak digubris, massa buruh mengancam bakal menggelar aksi nasional di depan Istana Negara pada 4 Oktober 2022.

"Kami buruh DKI Jakarta menegaskan, jika tuntutan kami tidak didengar dan tidak didukung, maka kami akan merencanakan aksi Nasional didepan Istana Negara pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan melibatkan Buruh se-DKI, Jawa Barat dan Banten," ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Buruh Desak Anies Baswedan dan DPRD DKI Dukung Tuntutan, Ancam Gelar Aksi Nasional Jika Tak Digubris