Breaking News:

Kota Pariaman

Wako Genius Umar Imbau Kendaraan Dinas Pemko Pariaman tidak Gunakan BBM Subsidi

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengimbau pada para pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman yang menggunakan ken

Penulis: Panji Rahmat | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM/RAHMAT PANJI
Wali Kota Pariaman Genius Umar mengimbau pada para pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman yang menggunakan kendaraan dinas pemerintah (Plat merah) untuk tidak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. 

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Wali Kota Pariaman Genius Umar mengimbau pada para pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman yang menggunakan kendaraan dinas pemerintah (Plat merah) untuk tidak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.

Hal ini disampaikan Wali kota Genius Umar setelah adanya kenaikan harga BBM subsidi pada, Sabtu (3/9/2022) lalu.

"Jadi untuk kendaraan plat merah atau mobil Dinas itu tidak boleh mengisi BBM subsidi," ujar Genius Umar, Rabu (7/9/2022).

Selain imbauan tersebut, kata Genius Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga melarang untuk kendaraan plat merah (kendaraan dinas) mengisi BBM subsidi.

Ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan PT Pertamina Patra Niaga nomor 191/PND436000/2022-S3 tentang pelayanan BBM JBT (Bio Solar) dan JBKB (Pertalite), (15/8/2022) lalu.

Surat tersebut dikeluarkan sehubungan dengan realisasi penyaluran BBM JBT dan JBKB yang sudah jauh melampaui kuota dari BPH Migas.

Respon Wali Kota Pariaman Genius Umar terkait BBM naik
Respon Wali Kota Pariaman Genius Umar terkait BBM naik (TRIBUNPADANG.COM/RAHMAT PANJI)

Maka pihak PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pada SPBU untuk tidak menjual BBM Subsidi pada wadah jerigen yang akan digunakan kembali untuk diencer (perjualbelikan).

Penyaluran ke jerigen ini hanya dapat dilakukan untuk konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Serta sesuai dengan Permen ESDM no 01 tahun 2013 pasal 3 kendaraan dinas pemerintah (plat merah) tidak dapat melakukan pengisian BBM Subsidi dan pihak SPBU dilarang untuk melayaninya.

Dalam pelaksanaan surat ini pengusaha SPBU wajib melakukan sosialisasi pada seluruh petugas SPBU terutama operator. (TribunPadang.com/Rahmat Panji)

 

 

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved