Kota Pariaman

Mal Pelayanan Publik Memudahkan Pelaku Usaha, Disusul Perda RTRW Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012

Melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pariaman, pemerintah berharap tercipta kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Penulis: Panji Rahmat | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com/RahmatPanji
Wali Kota Pariaman Genius Umar mengemukakan telah terbit ratusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kota Pariaman menyusul pelaksanaan OSS RBA (Online Single Submission Risk Bassed Approach), yang mulai dimulai 2021. 

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pariaman, pemerintah berharap tercipta kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengemukakan telah terbit ratusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kota Pariaman menyusul pelaksanaan OSS RBA (Online Single Submission Risk Bassed Approach), yang mulai dimulai 2021.

Selain itu pihaknya juga melakukan beberapa upaya untuk mendukung upaya peningkatan nilai investasi di Kota Pariaman.

"Jadi kami sudah melakukan beberapa langkah pula dengan membuat Perda RTRW Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012," kata Genius Umar.

Perda ini menjadi acuan dan peluang berusaha bagi investor dan pada saat ini sedang dilakukan revisi bersama DPRD Kota Pariaman.

Sejauh ini pihaknya juga menerapkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Melalui kebijakan ini maka DPMPTSP Kota Pariaman saat ini telah melayani pelaku usaha dalam pengurusan izin sudah berbasis elektronik.

"Sejak Tahun 2021 para pelaku usaha sudah kami layani dengan Aplikasi OSS RBA atau pelayanan berusaha secara elektronik berbasis resiko yang berlaku secara nasional," terang Genius Umar.

Pihaknya juga telah melakukan promosi potensi investasi daerah untuk menggaet calon investor pada sektor Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pariaman.

Untuk mempermudah layanan, ia juga menyiapkan aplikasi Layanan Perizinan Berusaha dengan sistem jemput bola ke desa atau kelurahan. 

Baca juga: Mal Pelayanan Publik MPP di Kota Pariaman: Pejabat Kemenpan RB Harapkan, MPP Bisa Hilangkan Calo

Kehadiran MPP di Kota Pariaman 

Dilansir TribunPadang.com,  Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi diharapkan bisa menghilangkan calo dalam setiap proses pelayanan birokrasi.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan- RB) Diah Natalisa, mengakui bahwa sering mengambil peran dalam beberapa urusan birokrasi pelayanan pemerintah dengan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved