UU Provinsi Sumbar Dinilai Tak Akomodir Karakteristik Mentawai, Mahyeldi: Jangan Fokus Pasal 5C Saja

Mahyeldi menilai tidak terdapat konflik dan diskriminasi dalam UU Provinsi Sumbar tersebut. Ia meminta semua pihak membaca UU itu secara komprehensif.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: afrizal
TribunPadang.com/WahyuBahar
Gubernur Sumbar Mahyeldi (kiri) dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy (kanan) ditemui TribunPadang.com di Istana Gubernur Sumbar usai upacara bendera peringatan HUT ke-77 RI, Rabu (17/8/2022). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menilai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak mengakomodir karakteristik kebudayaan Mentawai.

AMB yang merangkul 11 lembaga atau organisasi dari Kepulauan Mentawai sudah beberapa kali menyuarakan agar UU tersebut bisa direvisi, bahkan rencananya akan melakukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun sebelumnya AMB telah melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar pada peringatan hari masyarakat adat sedunia pada Selasa (9/8/2022) lalu.

Baca juga: UU Provinsi Sumbar Munculkan Polemik, Mantan Bupati Mentawai: Kami Berada di Mana Ya?

Baca juga: Hanya Minta Karakteristik Mentawai Dicantumkan, AMB Desak DPR RI Revisi UU Provinsi Sumbar

Ketua AMB Yosafat Saumanuk berharap Gubernur atau Wakil Gubernur Sumbar bersedia menemui pihaknya untuk berdialog perihal kelangsungan hutan di Mentawai dan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dinilai tidak mengakomodir karakteristik kebudayaan Mentawai.

Sebelumya, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa secara substansi UU Provinsi Sumbar hanya untuk perbaikan UU yang lama.

Namun, ia tak menampik bahwa ada hal-hal yang diperdebatkan dan menjadi isu pada UU Provinsi Sumbar itu.

"Memang ada kelemahan, misalnya soal pasal 5 ayat C, yang menyatakan karakteristik masyarakat di Sumatera Barat, yang lebih mengarah pada karakteristik orang Minangkabau saja," ujar Feri Amsari.

Padahal, katanya, wilayah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terdiri dari orang Minangkabau, karena ada orang Mentawai dan lainnya.

Dikatakannya, UU ini memang tidak terlalu dalam merangkul seluruh etnis yang ada di Sumbar.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menilai tidak terdapat konflik dan diskriminasi dalam UU Provinsi Sumbar tersebut. Ia meminta semua pihak membaca UU itu secara komprehensif.

"Dan kemudian kita perhatikan kata per kata, jangan hanya terfokus kepada pasal 5 C saja," ujar Mahyeldi di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (17/8/2022).

Menurutnya, UU Nomor 17 tahun 2022 tersebut sudah mengakomodir semua kabupaten/ kota yang ada di Sumbar, yang tertuang dalam pasal lainnya.

"Ada pasal 1, 2, 3 dan lainnya, di sana sudah dinyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/ kota. Di sana ada Kepulauan Mentawai," kata dia.

Adapun kata dia, Pemprov Sumbar tetap memperhatikan Kepulauan Mentawai dengan melakukan pembangunan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved