Gubernur Mahyeldi Sampaikan Nota Pengantar Perubahan KUA PPAS 2022 Sumbar

TRIBUNPADANG.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyampaikan pidato tentang Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumbar tahun anggaran 2022.

Perubahan KUA PPAS 2022 Sumbar dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi yang dipimpin Ketua DPRD Supardi di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (15/8/2022).

Dalam pidatonyo, Gubernur Mahyeldi menyampaikan perubahan KUA PPAS 2022 atau perubahan terhadap APBD tahun Anggaran 2022, guna menghindari terjadinya ketidaksinkronan program.

Baca juga: Asrama Baru Perguruan Thawalib Padang Panjang Diresmikan Gubernur Sumbar Mahyeldi

Kemudian ketidaksinkronan kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2022.

"APBD Tahun Anggaran 2022 telah kita laksanakan sebagaimana asumsi dan proyeksi yang diperkirakan akan terjadi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021."

"Namun dalam pelaksanaannya di tahun berjalan, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya," kata Mahyeldi.

Baca juga: Jokowi Kurban Dua Ekor Sapi untuk Sumbar, Mahyeldi: Disalurkan ke Pasaman dan Masjid Raya Sumbar

Dijelaskan gubernur, pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2022 yang diajukan, terdapat beberapa penyesuaian atas asumsi dasar terkait kondisi perekonomian makro Provinsi Sumbar yang menjadi sasaran pokok pembangunan tahun 2022.

Hal ini untuk menyikapi terjadinya perkembangan yang cukup mengembirakan pada lingkungan strategis di tingkat nasional dan daerah.

Antara lain perekonomian Sumbar tahun 2022 yang semula ditargetkan tumbuh dengan laju 3,4 persen, diperkirakan dapat tumbuh lebih baik lagi pada kisaran laju 4,3 - 5,08 persen.

Selain itu, tingkat pengengangguran terbuka diperkirakan akan berkinerja lebih baik dari target semula 6,60 persen menjadi 5,97 - 6,34 persen di Tahun 2022 ini.

Dari angka kemiskinan diharapkan terus menurun dari target semula tahun 2022 sebesar 6,28 persen menjadi 5,53 - 6,87 persen.

Baca juga: Fly Over Batal, Jalan Terjal Sitinjau Lauik akan Diperlebar, Mahyeldi: Rencana Pembangunan 2023

Sementara, lanjut Mahyeldi, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio diperkirakan sama dengan target awal yaitu masing-masing sebesar 72,74 dan 0,298.

"Untuk mencapai target dan asumsi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa penyempurnaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022 yang didasari oleh perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah."

"Kami menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan yang masih belum dapat kita alokasikan karena keterbatasan pendanaannya."

"Namun karena anggaran yang tersedia, kita mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan," sambung Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan, nota pengantar gubernur akan ditindaklanjuti oleh DPRD dengan rapat kerja komisi yang dijadwalkan tanggal 18 hingga 28 Agustus.

"Pembahasan diawali dengan pembahasan pendahuluan di Komisi-komisi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dengan tim TAPD," kata Supardi.