Jatah Kursi Petugas Haji Daerah yang Ditinggalkan Hendri Septa akan Dikembalikan ke Jamaah

Laporan Reporter TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Surat pengunduran diri Wali Kota Padang Hendri Septa sebagai petugas haji daerah sudah diterima Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sumbar, Joben, Rabu (25/5/2022).

"Iya, suratnya (pengunduran diri Hendri Septa) sudah kami terima pada hari Senin (23/5/2022)," ujar Joben melalui sambungan telepon.

Baca juga: Asrinaldi Apresiasi Hendri Septa Mundur sebagai Petugas Haji: Ada Pekerjaan Rumah, Urus Kota Padang

Baca juga: Tanggapan Wako Padang Hendri Septa Terpilih Jadi PHD Sumbar 2022: Mudah-mudahan Bisa Berangkat

Dikatakannya, pemberitahuan pengunduran tersebut juga sudah diteruskan pihaknya ke Kemenag RI.

Dikatakan Joben, jatah kekosongan kursi yang ditinggalkan Hendri Septa akan diserahkan kepada jemaah, sesuai dengan nomor porsi.

"Dengan mundurnya wali kota, maka nomor porsi akan dikembalikan kepada jemaah," ujarnya

Lebih lanjut kata dia, kuota petugas haji di Sumbar tidak berpengaruh dengan mundurnya Hendri Septa.

Meski Wali Kota Padang mengundurkan diri, pihaknya tidak menempatkan petugas pengganti.

Berkurangnya petugas haji dari Sumbar, kata Joben juga tidak menimbulkan masalah, karena bisa dimaksimalkan dengan ketua rombongan, ketua regu, atau tokoh masyarakat yang ada di dalam rombongan.

"Insyaallah keluarnya Pak Wali Kota tidak signifikan berpengaruh," katanya.

Terakhir kata Joben, sembilan nama tersisa yang bakal berangkat ke Mekkah selama 40 hari ialah Asrat Chan, Mulyadi Muslim, Solsafad, Sudarman, Ito Hadi Sista, Aidil Alfin, Ramadhani Kirana Putra, Nilma, dan Muhammad Ridwan.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Kementerian Agam Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengumumkan hasil tes rekrutmen petugas haji daerah (PHD) Tahun 1443 H.

Terdapat 13 nama yang lulus seleksi sebagai petugas haji daerah Sumbar, salah satunya Wali Kota Padang Hendri Septa.

Hendri Septa menduduki posisi pertama dengan poin nilai tertinggi, total 88,04 .

Selanjutnya, berturut-turut diikuti Asraf Chan, Mulyadi Muslim, Solsafad, Sudarman, Ito Hadi Sista, Aidil Alfin, Ramadhani Kirana Putra, Nilma, Muhammad Ridwan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumatera Barat, Joben mengatakan, penetapan nama-nama PHD tersebut sudah sesuai mekanisme yang ada.

Baca juga: 2.029 Calon Jemaah Haji Sumbar Telah Konfirmasi Pelunasan Bipih, Hingga 20 Mei Mendatang

Baca juga: Pelunasan Bipih Hingga 20 Mei 2022: Kemenag Sumbar Minta, Jemaah Segera Konfirmasi Pelunasan

"Betul hasil seleksinya sesuai mekanisme berlaku," kata Joben, Rabu, (18/5/2022).

Joben mengatakan, proses seleksinya berlangsung satu hari pada tanggal 12 Mei 2022.

Seleksinya ada tiga, seleksi administrasi, seleksi ujian langsung online dan seleksi wawancara.

"Keberangkatannya pertama 4 Juni," ungkap Joben.

Joben mengatakan, 10 orang PHD akan dibagi pada lima kloter keberangkatan jemaah haji yang mulai berangkat 4 Juni 2022 nanti.

"Masing-masing kloter itu ada dua petugas PHD," ungkap Joben.

Namun, terpilihnya Wali Kota Padang menjadi PHD menimbulkan pro kontra. 

Pasalnya, saat ini Padang belum memiliki Wakil Wali Kota maupun Sekda. 

Belakangan, Wali Kota Padang, Hendri Septa membatalkan keikutsertaan menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) tahun 2022 Sumatera Barat.

Keputusan ini, bukan keputusan sepihak Wako, tapi diambil setelah mendengar nasehat para ulama.

"Saya sekarang lebih fokus bekerja dan bekerja, membangun Padang. Keputusan ini diambil setelah saya mendengarkan nasehat para ulama," terang Hendri Septa, di Padang, Minggu (22/5).

Baca juga: Wali Kota Padang Jadi PHD Sumbar, Pengamat Politik: Tak Pantas Berangkat karena Terjadi Kekosongan

Untuk persoalan ini, Wako Hendri Septa meminta nasehat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Padang Edy Oktaviandi, Ketua MUI Japeri Jarab, Ketua DMI Maigus Nasir, Ketua Masjid Agung Nurul Iman Prof. Dr. Salmadanis dan Tenaga Ahli Muhammad Taufik.

Bagi Wako Hendri Septa, pelibatan ulama dalam pengambil keputusan bukan hal yang baru. Wako Hendri selalu melibatkan para tokoh, apalagi terkait hal-hal yang menyangkut umat.

"Saya mendengarkan dan mentaati nasehat para ulama, termasuk dalam memilih untuk lebih fokus membangun kota Padang. Beberapa keputusan penting selalu saya menghadap ke ulama dulu. Semoga keputusan ini baik, terutama bagi warga Padang," ungkap Wako Hendri.

Dengan fokus mengurus Kota Padang, apalagi sejauh ini, Kota Padang belum memiliki Sekdako defenitif dan Wakil Walikota. Selain itu, slot keberangkatan haji Wako Hendri Septa, bisa diisi untuk jamaah lain, yang mungkin saja sudah bertahun-tahun tertunda keberangkatannya.

Kata Hendri Septa, mulainya ia diminta untuk ikut seleksi. Dirinya mengikuti seleksi. Ada 20 peserta yang diseleksi. Dirinya kemudian dinyatakan lulus dengan nilai terbaik.

Baca juga: Ombudsman Sumbar: Keberangkatan Wako Hendri Septa Jadi PHD akan Ganggu Pelayanan Publik

Terhadap keputusan lebih fokus membangun kota Padang tersebut, dirinya segera berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar.

Sebelumnya, seperti diberitakan berbagai media, Hendri Septa terpilih menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) Sumbar, bersama sembilan orang lainnya. Hal tersebut berdasarkan proses seleksi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar. Ia meraih nilai tertinggi di antara para peserta lain.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, Joben mengatakan, anggota PHD akan berada di Tanah Suci selama 40 hari, mulai jamaah berangkat hingga kembali ke Sumbar.

Kloter pertama jemaah haji Sumbar akan masuk ke asrama, mulai 3 Juni 2022. Sehari setelahnya, berangkat ke Tanah Suci. PHD akan ikut selama 40 hari sampai jamaah balik lagi ke Sumbar.

Anggota PHD lainnya bertugas membantu petugas haji kloter di bidang pelayanan umum, manasik haji, pembinaan jemaah, akomodasi, transportasi, dan sebagainya.

“PHD ini bertugas membantu petugas kloter. Petugas kloter ini ada ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan perawat,” kata Joben.

Terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang Maigus Nasir mendukung penuh Keputusan Wali Kota Padang untuk lebih fokus bekerja membangun kota Padang

"Kami memang menyarankan sebaiknya pak Wali Kota Hendri Septa lebih fokus membangun kota Padang . Alhamdulillah saran kami ini beliau terima. Beliau lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Padang," ucap Maigus Nasir yang diamini Prof. Dr . Salmadanis.(*)