Suhatri Bur Ulas Sejarah saat Paripurna HUT ke-189 Padang Pariaman

Senin (11/1/2022) ditetapkan sebagai hari jadi atau hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Padang Pariaman.

Tayang:
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: afrizal
TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR
Hari jadi atau hari ulang tahun (HUT) ke-189 Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (11/1/2022), diperingati melalui rapat paripurna istimewa DPRD Padang Pariaman bertempat di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumbar. 

TRIBUNPADANG.COM- Senin (11/1/2022) ditetapkan sebagai hari jadi atau hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Padang Pariaman.

Seremonial perayaan HUT Padang Pariaman ini diselenggarakan dengan rapat paripurna istimewa DPRD di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur dalam sambutannya mengulas mengenai sejarah daerah yang biasa disebut Piaman Laweh tersebut.

Baca juga: Hari ini, HUT ke-189 Kabupaten Padang Pariaman, Para Tokoh Sumbar, Hadiri Rapat Paripurna Istimewa

Baca juga: Menikmati Panorama Keindahan Pantai Ketaping Padang Pariaman, Rekomendasi untuk Wisata Keluarga

Suhatri Bur melempar pepatah MinangKabau 'Pincalang biduak rang Tiku, didayuang sambia manungkuik, Basilang kayu dalam tungku, di sinan api mangkonyo iduik'.

"Pepatah ini menyiratkan bahwa di antara kita mempunyai latar belakang sejarah dan penetapan hari jadi yang berbeda, yang telah ditumbuhkembangkan menjadi sumber motivasi identitas serta kebanggan masing masing," ujar dia.

"Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan sebutan Piaman Laweh, Kota Padang sebagai kota tercinta, Kota Pariaman dengan moto Kota Sala Lauak, bahkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal sebagai Bumi Sikerei," tambah Suhatri Bur.

Keempat daerah otonom ini, kata dia telah 'duduk sama rendah dan tagak sama tinggi' satu sama lainnnya, tetapi memiliki marwah dan kebanggaan masing-masing.

Ia membayangkan, jika Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Pariaman serta Mentawai sama-sama menetapkan tanggal 11 Januari 1833 sebagai hari jadi, tentu hari ini diperebutkan.

"Karena 189 tahun lalu kita sama-sama berada di sana dan tentu hari ini akan kita perebutkan, sehingga kita tidak saling berkunjung, dan Pak Gubernur juga susah untuk berlaku adil," kata orang nomor satu di Padang Pariaman ini.

Ia memaparkan, tiap kabupaten dan kota masing masing mempunyai 'tuah' yang tidak dimiliki oleh yang lain, termasuk Agam dan Pasaman.

189 tahun lalu sebagian wilayahnya termasuk Luak Padang Pariaman.

Lebih lanjut ia menyebut bahwa filosofi Syara' Mandaki adat Manurun dari sudut pandang pengaruh budaya dan religi, terdapat sinergitas antara ranah dan rantau.

"Namun, dari proses terbentuknya daerah otonom seperti yang kita sebut sekarang, antara Darek dengan Rantau atau Keresidenan Bovenlanden dengan Keresidenan Benenlandan di Gubernemen Sumatera Westkust dua abad yang lalu, ada perbedaan yang tajam," kata dia.

Pertama, di Benenlanden daerah otonomnya terbentuk dari nama-nama 'bandar' atau pusat keramaian seperti Bandar Air Bangih, Bandar Tikoe, Bandar Pariaman dan Bandar Padang atau gabungan dari bandar-bandar itu.

Bahkan Kabupaten Pesisir Selatan, dulu merupakan gabungan dari Sepuluh Bandar.

Kedua, proses terbentuknya daerah otonom perkotaan di Bovenlanden seperti Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh berawal dari adanya pasar-pasar serikat yang menjadi pusat keramaian dan basis hunian aparat yang membutuhkan fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan. Seperti sekolah untuk anak-anak, kantor pos, air bersih dan listrik.

Di sisi lain, kawasan hinterland seperti Tanah Datar, Agam dan 50 Kota disamping sebagai daerah inti Minangkabau, juga sebagai supplier sembako bagi pasar-pasar serikat di sana. Begitu juga Kawasan Solok bagi Pasar Solok, Kawasan Sijunjung bagi Pasar Sawahlunto.

Minangkabau, kata Suhatri Bur sangat demokratis dan egaliter, semua daerah maju ke depan, begitu juga Padang Pariaman.

"Jangankan ka kalah, podo wae je, kami indak namuah doh (jangankan kalah, imbang saja kami tak mau)," imbuh dia.

Ia melanjutkan, masa lalu Padang Pariaman pada bagian pertiga pertama abad 19 atau hampir dua abad lalu.

"Menurut Rusli Amran di dalam bukunya 'Sumatera Barat sebelum Plakat Panjang' di tahun 1833 itu pernah terjadi tsunami. Sampai sepertiga Gunung Padang tergenang dan kapal-kapal di Pelabuhan Muara Padang terdampar sampai ke Pasa Mudiak dan Tanah Kongsi," ucap dia.

Mengenai bencana pada tahun 1833 tersebut, kata dia ditulis juga oleh Auto Biografer dan Konglomerat Pribumi Sumatra Westkust Moehammad Saleh Datoek Orangkaya Besar, dalam manuscriptnya bertajuk 'Pengalaman Hidoep Saja, Warisan Oentoek Anak Tjoetjoe'.

"Beliau yang sedang menjadi nakhoda Pencalang di dalam pelayaran menuju Bandar Sibolga Kawasan Tepian Naoeli sedang buang sauh di sebuah muara, menyaksikan perahu-perahu diambungkan ombak besar ke daratan," lanjut dia lagi.

Suhatri Bur di ujung pidatonya mengatakan, bahwa pidatonya kali ini tidak bernuansa politik, namun bernuansa historis dan kultural. 

Terakhir kata dia, sudah dua tahun Pandemi Covid-19 melanda dunia, hingga ke daerah. Ia mengingatkan agar semua lapisan masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan dan bersedia disuntik vaksinasi.

"Kami kira, tidak ada salahnya kita sedikit rileks untuk meningkatkan daya Imunitas tubuh. Sembari tetap mewaspadai kemungkinan datangnya bencana alam dan bencana kemanusiaan, yang kerapkali tidak mengenal batas batas teritorial dan strata sosial," pungkas Suhatri Bur.(*)

Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved