Breaking News:

Gugatan Gatot Nurmantyo, MK Sidangkan Perkara Uji Materiil soal UU Pemilu : Presidential Threshold

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dengan didampingi kuasa hukum Refly Harun menggugat terkait uji materiil ambang batas pencalonan

Editor: Emil Mahmud
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. 

TRIBUNPADANG.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dengan didampingi kuasa hukum Refly Harun menggugat terkait uji materiil ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Sebagaiman jadwal, Mahkamah Konstitusi (MK ) pada Selasa (11/1/2022), menggelar sidang Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 terkait Uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni agenda pemeriksaan pendahuluan.

Refly Harun yang bertindak sebagai kuasa hukum Gatot, menerangkan bahwa presidential threshold 20 persen nyatanya membatasi kemunculan calon pemimpin di masa depan, serta membatasi kemewahan rakyat memilih pemimpin.

"Presidential Threshold ternyata membatasi munculnya calon - calon pemimpin ke depan, dan dalam tanda kutip kemewahan bagi pemilih atau rakyat Indonesia untuk dapat memilih calon - calon presiden," kata Refly dalam sidang yang disiarkan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa.

Adapun pokok permohonan yang diajukan hanya menyangkut satu pasal, yakni Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."

Baca juga: Sufmi Dasco Ahmad Pimpin Rapat Paripurna DPR RI, Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi Jadi UU

Menurut kubu Gatot, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan tiga pasal pada UU Dasar 1945, yakni Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6a Ayat (2), dan Pasal 6a Ayat (5).

Bunyi dalam tiga pasal UU Dasar dinilai sudah jelas mengatur hak konstitusi kepada partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sepanjang menjadi peserta pemilihan umum.

Dalam pasal - pasal tersebut, tak ada ketentuan yang mengatakan soal keharusan 20 persen atau harus memenuhi ambang batas tertentu.

"Sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatakan harus 20 persen, atau harus memenuhi ambang batas tertentu. Dan itu sekali lagi sudah merupakan close legal policy yang tidak terkait tata cara, tapi substansi. Untuk itu seharusnya tidak ada yang namanya ambang batas," tegas Refly Harun.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Gugat UU Pemilu ke MK: Aturan Presidential Threshold Harusnya Tidak Ada

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved