Breaking News:

Ketua Umum Kadin Indonesia Respon Mosi tak Percaya terhadap Ramal Saleh

Jawaban dan respon Ketua Kadin Indonesia ini disampaikan langsung kepada Kordinator Tim Penolakan SK-244

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
istimewa
Ketum Kadin Indonesia Respon Mosi tak Percaya terhadap Ramal Saleh 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Menunggu tak berapa lama akhirnya Ketua Umum Kadin Indonesia Muhammad Arsyad Rasyid memberikan respon dan tanggapan terhadap penolakan SK-244 dan Mosi tak Percaya terhadap Ramal Saleh sebagai Ketua Kadinda Sumbar.

Jawaban dan respon Ketua Kadin Indonesia ini disampaikan langsung kepada Kordinator Tim Penolakan SK-244 tentang susunan dan struktur kepengurusan baru Kadinda Sumbar antar waktu 2017 - 2022 yang ditandatangani M Arsyad Rasyid, 29 November 2021 lalu.

Di dalam SK-244 tersebut, Ramal Saleh memasukan kurang lebih 80 persen nama baru sebagai pengganti pengurus lama dan ada juga yang digeser.

Baca juga: Pengurus Kadin Sumbar Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada Ketum Ramal Saleh

Baca juga: Kadin: Aplikasi PeduliLindungi Mudahkan Masyarakat Kembali Beraktivitas di Masa Pandemi

Ini tidak ideal lagi bagi para pengurus lama yang tercatat dalam SK-275.

Selain itu, Ramal Saleh juga menggusur dua jabatan Dewan Pertimbangan yang dijabat Budi Syukur, rivalitas Ramal Saleh dalam pemilihan Ketua Kadin Sumbar empat tahun lalu dan Ketua Dewan Penasihat Kadinda Sumbar yang dijabat Basril Djabar.

Menurut hasil penelusuran Tim Penolakan SK-244 hampir sebagian besar dari Pengurus Baru Kadinda Sumbar yang dibentuk Ramal Saleh adalah tidak sah menjadi pengurus Kadin karena tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin.

KTA adalah persyaratan utama untuk menjadi anggota Kadinda Sumbar dan sekaligus menjadi Pengurus Kadin untuk semua tingkatan.

Seseorang bisa mendapatkan KTA Kadin harus miliki badan usaha atau lembaga usaha yang memiliki izin dan akte pendirian perusahaan bagi yang bersifat perseorangan atau lembaga usaha.

Dalam kaitan ini, Aim Zein, sebagai Kordinator Tim Penolakan SK-244 menilai Kepengurusan Antar Waktu Kadinda Sumbar bentukan Ramal Saleh cacat secara hukum.

"Untuk itu, saya meminta kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie agar membatalkan SK-244 ini."

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved