Tombol Daftar Website Kartu Prakerja 2021, Dinonaktifkan Rabu, Pukul 23.59 WIB, Kabar Gembira 2022

TANDA atau Tombol pendaftaran di website Kartu Prakerja 2021 dan penautan rekening di dashboard akan dinonaktifkan pada Rabu, (15/12/2021) pukul 23.59 WIB.

Hal tersebut diinformasikan melalui postingan akun resmi Instagram @prakerja.go.id.

"Pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 23.59, tombol pendaftaran dan penautan rekening di website serta dashboard Prakerja akan dinonaktifkan.

Namun, jangan khawatir! Pendaftaran akun baru akan diaktifkan kembali jelang pembukaan gelombang 23 di tahun 2022. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada tahun 2022!", tulis postingan tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi capaian program kartu prakerja tahun 2020-2021.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan kembali menganggarkan dana untuk melanjutkan program kartu prakerja.

Ia pun menyebut, dana sebesar Rp 11 triliun akan disiapkan untuk melanjutkan program kartu prakerja di tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat konferensi pers Penutupan Seri Program Kartu Prakerja Tahun 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Perekonomian RI, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Padang Panjang Terpilih Jadi Kota Terbaik, Implementasi Smart Economy dalam ASC 2021

"Tentu kecapaian positif ini saya mengapresiasi dan selaku ketua saya menyampaikan bahwa program akan terus dilanjutkan ke depan anggaran di tahun 2022 adalah sebesar Rp 11 triliun," kata Airlangga.

Kemudian, untuk target peserta semester I di tahun 2022 yakni sebanyak tiga sampai empat jutaan peserta.

"Tentu jumlah pesertanya antara 3 sampai dengan 4 setengah juta," ucap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pada semester 1 masih menggunakan sistem yang sama yaitu semi bantuan sosial.

Sementara, di semester 2 akan dijalankan secara hybrid, yakni offline maupun online.

Dalam skema normal, tentu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dengan bantuan pelatihan yang lebih besar dan insentifnya juga didorong untuk pelatihan sejalan dengan critical occupation.

"Itu komitmen dari komite juga memperbaiki tata kelola sistem IP dan bisnis proses agar akuntabilitas semakin baik," jelas Airlangga.