Breaking News:

Permendikbudristek 30/2021 Tentang PPKS Menuai Polemik, DPR RI akan Panggil Mendikbudristek

Aturan terbaru yang diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim menuai kritikan

Editor: Emil Mahmud
Dok.Kemendikbud/Kompas.com
Ilustrasi: Menteri Nadiem Anwar Makarim melantik 29 Pejabat Eselon 1 dan 2, Rektor, serta Pejabat Fungsional Ahli Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, secara virtual, pada Selasa (21/07/2020). 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Aturan terbaru yang diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim menuai kritikan serta sorotan dan polemik.

Namun menurut Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam aturan itu dibuat untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Sebelumnya, terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi atau kampus.

"Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan', bukan ‘pelegalan'," ujar Nizam melalui keterangan tertulis, Rabu(10/11/2021) kemarin.

Nizam mengatakan banyaknya anggapan minor tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang.

"Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan  atas kekerasan seksual. Sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual," kata Nizam.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR: Permendikbud 30/2021 Perlu Revisi Terbatas

Saat ini, kata Nizam, beberapa organisasi dan perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual, yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.

"Kebanyakan dari mereka takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan,” ujar Nizam.

Kehadiran Permendikbudristek PPKS merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan.

Karenanya, kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi menjadi kewenangan Kemendikbudristek, sebagaimana ruang lingkup dan substansi yang tertuang dalam Permendikbudristek tentang PPKS ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved