Breaking News:

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo: Sebaiknya Penjabat Kepala Daerah Diisi ASN

Beberapa waktu belakangan muncul analisa dari pengamat bahwa sebaiknya Penjabat (PJ) Kepala Daerah diisi oleh Apratur Sipil Negara (ASN).

Editor: Emil Mahmud
Tangkapan Layar/Kanal Youtube LP3ES Jakarta
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam Diskusi Bulanan Sekolah Demokrasi LP3ES bertajuk TNI/Polri Menjadi Penjabat Kepala Daerah: Kemunduran Demokrasi dan Reformasi Birokrasi? pada Jumat (8/10/2021) 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA -  Beberapa waktu belakangan muncul analisa dari pengamat bahwa sebaiknya Penjabat (PJ) Kepala Daerah diisi oleh Apratur Sipil Negara (ASN).

Pendapat tersebut di antaranya, datang dari Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo di Jakarta, yang dikutip dari rangkuman Diskusi Bulanan Sekolah Demokrasi LP3ES, Jumat (8/10/2021).

Berbagai argumentasi juga mengemuka serta disampaikan pemateri dalam Diskusi Bulanan Sekolah Demokrasi LP3ES bertajuk "TNI/Polri Menjadi Penjabat Kepala Daerah: Kemunduran Demokrasi dan Reformasi Birokrasi?" di kanal Youtube LP3ES Jakarta pada Jumat (8/10/2021). 

Eko yang juga Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) mengatakan PJ Kepala Daerah adalah jabatan sipil yang membutuhkan profesionalisme pengelolaan pemerintahan dan birokrasi.

Karakterisitik jabatan tersebut kata dia adalah jabatan sipil karena berkaitan dengan pelayanan-pelayanan sipil.

Selain itu, ia mengatakan produk dari kepala daerah merupakan pelayanan sipil atau segala macam pelayanan publik yang berkaitan dengan masyarakat.

Baca juga: Pemko Padang Giatkan Pemberian Vaksin, Hendri Septa: 1 atau 2 Minggu, Capai Syarat Minimal Nasional

Sementara itu, TNI dan Polri, kata dia, karakteristik pelayanannya merupakan pelayanan tertentu yaitu pertahanan dan keamanan.

"Tentu ini dengan semangat reformasi untuk melanjutkan semangat demokratisasi dan profesionalisme birokrasi serta untuk menjaga profesionalisme TNI dan Polri di bidang pertahanan dan keamanan memang sebaiknya penjabat kepala daerah diisi oleh JPT Madya dan JPT Pratama ASN sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016," kata Eko Prasojo.

Namun demikian, kata Eko -- yang juga mantan Wamen PAN/RB era Presiden SBY itu -- apabila terpaksa atau pemerintah berpikir lain opsi TNI Polri sebagai PJ Kepala Daerah memang dibuka.

Hal itu, kata dia, terutama untuk TNI dan Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di jabatan ASN yang dalam UU diperbolehkan dijabat oleh anggota TNI Polri.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved