Breaking News:

Terancam Digusur, Warga Teluk Bayur akan Tempuh Jalur Hukum Perjuangkan Lahan Bukit Peti-peti

Warga Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang terancam digusur dari lahan di Bukit Peti-peti sepakati akan menempuh jalur huk

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Suasana hearing masyarakat Teluk Bayur dengan DPRD Padang, Senin (4/10/2021) 

Laporan Wartawan  TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang terancam digusur dari lahan di Bukit Peti-peti sepakati akan menempuh jalur hukum.

Hal ini diungkapkan Ketua RT 1 RW 1 Kelurahan Teluk Bayur Padang Selatan, Kota Padang, Afrida Yanti, Selasa (5/10/2021)

Afrida Yanti mengatakan, setelah dilakukan hearing dengan anggota DPRD Padang, pihaknya bersama masyarakat sekitar Bukit Peti-beti sepakat tidak mau menerima usulan untuk ganti rugi lahan.

Baca juga: Anggota DPRD Padang Dukung Wajib Vaksin Bagi Penerima Bansos, Azwar Siry: Harus Lebih Humanis

Baca juga: Junaidi Gantikan Muharlion sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Alasan soal Calon Wawako

Baca juga: DPRD Padang Tutup Masa Sidang II, Arnedi Yarmen: Masyarakat Ingin Belajar Tatap Muka Kembali Digelar

Menurutnya, saat ini ada sekitar 100 orang pemilik lahan dan 40 bangunan yang berdiri di atas Bukit Peti-peti tersebut. 

Lahan tersebut telah dihuni mulai dari nenek mereka sejak tahun 1922 dan selama itu tidak ada pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut.

Namun, tiba-tiba saja ada pihak mengatas namakan Marah Tando yang mengaku memiliki lahan tersebut.

Baca juga: Komisi IV DPRD Padang Dukung Belajar Kembali di Sekolah, Dinilai Lebih Efektif

Baca juga: Ketua DPRD Padang Ngaku Sudah Sering Ingatkan PAN dan PKS, Ajukan Nama-nama Calon Wakil Wali kota

"Dan juga lahan yang didata untuk ganti rugi hanya 15 bangunan saja, jadi bagi yang tidak ada dalam data tersebut bagaimana nasibnya," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan, alasan pihak Marah Tando menghibahkan tanah tersebut pada Lantamal, sementara masyarakatlah yang menghuni tanah tersebut. 

"Kalau memang dia pemiliknya dan kami yang menguasai secara fisik tanah tersebut hampir 100 tahun, kenapa dia tidak berbaik hati menghibahkan tanah tersebut pada masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Padang Sebut Tak Mesti Masuk Sekolah Negeri, SMP Swasta juga Gratis

Baca juga: DPRD Sumbar Segera Gelar Rapat Paripurna Hak Angket Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur

Baca juga: Kelangkaan Solar di SPBU, Ketua Komisi IV DPRD Padang Minta Pertamina Tambah Pasokan

Sementara itu, perwakilan dari Marah Tando, Marah Roni mengatakan berdasarkan putusan yang keluar pengadilan pada 1976, lahan tersebut secara sah milik Marah Tando.

Menurutnya, pihak keluarga juga sudah menghibahankan lahan 6,5 hektar tersebut ke Lantamal II.

"Pada saat ini, kita telah menghibahkan lahan tersebut kepada Lantamal II. Jika akan terjadi penggusuran oleh pihak Lantamal II, itu bukan urusan kita. Malahan hal tersebut, menjadi urusan pemerintah," tambahnya.

Pihaknya, tidak mempermasalahkan jika masyarakat merasa keberatan dan ingin mengajukan gugatan kepada pengadilan. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved