33 Anggota DPRD Sumbar Usulkan Hak Angket Gubernur, Terkait Surat Minta Sumbangan

Sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar mengusulkan untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumbar.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar mengusulkan untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumbar, Selasa (14/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar mengusulkan untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumbar.

Hal tersebut terkait ada kebijakan yang dianggap meresahkan masyarakat, yakni surat minta sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Usulan untuk pengajuan hak angket itu diserahkan anggota fraksi Demokrat HM Nurnas kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam sidang Paripurna DPRD, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Soal Surat Gubernur Minta Sumbangan, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Sempat Ingatkan Mahyeldi

"Kami anggota DPRD Sumbar yang terdiri atas Fraksi Demokrat, Gerindra, PDIP-PKB, dan Partai Nasdem ingin menyampaikan kepada pimpinan mengajukan usulan hak angket, dokumen sudah lengkap sesuai aturan, agar diagendakan di Bamus," kata HM Nurnas.

HM Nurnas menjelaskan tujuan DPRD Sumbar mengajukan usulan hak angket.

Tujuannya demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintah daerah Sumbar yang baik, tertib, bersih dan bebas KKN sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kita ingin menjaga, memberikan dukungan politik dan moril yang kuat kepada kepala daerah, sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang diduga berusaha merongrong dan mempengaruhi kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai aturan," kata HM Nurnas.

Selain itu, pengajuan hak angket juga dilakukan demi terjaganya dan terciptanya iklim sosial politik yang kondusif di tengah masyarakat.

Baca juga: Duduk Perkara Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio yang Ternyata Bohong, Sang Anak Kini Ditangkap

Lalu, demi untuk terciptanya dan terjaganya kenyamanan dan ketertiban, bekerja tanpa intervensi pihak manapun dalam pelaksana tugas ASN.

"Kita ingin kenyamanan bagi ASN, sesuai UU, ASN yang dimaksud ialah ASN di lingkungan Provinsi Sumbar," terang HM Nurnas.

Bagi DPRD, kata HM Nurnas, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, setelah mendengarkan berbagai aspirasi, pandangan, pendapat berbagai komponen masyarakat baik lokal maupun nasional mesti bersikap menjaga harga diri, wibawa, dan kepercayaan masyarakat.

"Kita tidak ingin pembangunan Sumbar terhalang," tegas HM Nurnas.

Baca juga: Polisi Periksa 9 Saksi soal Surat Minta Uang Bertanda Tangan Gubernur Sumbar, Termasuk Sekda

Menjawab dugaan-dugaan tersebut, ujar HM Nurnas, DPRD menyikapinya dengan penggunaan hak angket agar permasalahan yang ada menjadi terang benderang.

Menurutnya, jika DPRD diam, maka besar potensi menjadi catatan sejarah yang kelam bagi Sumbar pada Pemda periode ini.

"Itu tujuan kami, kita tidak akan lari dari fungsi, kami tidak ingin menciderai Pemda dan masyarakat Sumbar. Kita ingin Sumbar di dalam mengisi pembangunan lebih baik kondusif, aman, tenteram dan damai," tutur HM Nurnas. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved