Breaking News:

Soal Kematian Munir:Komnas HAM Surati Jokowi Percepat Penyelidikan, Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan

Komisioner Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk memeri

Editor: Emil Mahmud
Tangkapan Layar
Komisioner Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga dalam audiensi KASUM dengan Komnas HAM RI secara virtual pada Senin (6/9/2021). 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri mempercepat penyelidikan dugaan tindak pidana pembunuhan Munir dan belum diproses hukum.

Tindakan Komnas HAM tersebut, kata dia, merupakan bagian dari repons Komnas HAM terkait pendapat hukum yang telah disampaikan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) 7 September 2020 tahun lalu.

Ia menjelaskan setelah pendapat hukum dari KASUM diterima, Komnas HAM kemudian membahasnya dalam sidang paripurna Komnas HAM pada bulan yang sama ketika surat itu diterima.

Pada September tahun lalu, Komnas juga membentuk tim kajian data, fakta, dan pendapat hukum kasus pembunuhan Munir.

Tim tersebut, kata Sandrayati, kemudian terbentuk pada 1 Oktober 2020.

Sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis pejuang HAM, Munir (almarhum), di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (23/11). Mereka meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim penyelidik independen guna mengusut kematian Munir
Sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis pejuang HAM, Munir (almarhum), di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (23/11). Mereka meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim penyelidik independen guna mengusut kematian Munir (KOMPAS/M Yuniadhi Agung)

Baca juga: Refleksi 17 Tahun Kematian Munir, KASUM: Catatan Hitam Sejarah Bangsa Indonesia, Tuntaskan Kasusnya

Tim tersebut, kata dia, di antaranya terdiri dari dirinya sendiri, Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam, dan Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.

Selain itu juga, kata dia, mantan Komisioner Komnas HAM periode 2012 sampai 2017 Roichatul Aswidah, mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007 sampai 2012 Yosep Stanley Adi Prasetyo, dan staf Komnas HAM.

Tim tersebut, kata dia, kemudian bekerja sampai Maret 2021.

Pada akhir Maret, lanjut dia, laporan selesai dan tim telah menyampaikan ke sidang paripurna Komnas HAM selanjutnya.

Dalam sidang paripurna di internal Komnas HAM tersebut, kata dia, intinya diputuskan dua hal yakni terkait aspek pidana kasus tersebut dan terkait tuntutan untuk menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved