Menkes Angkat Bicara Soal, Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Beredar di Medsos: Secara Etis tak Baik

Hingga saat ini berita tentang Sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tersebar di media sosial masih diperbincangkan ole

Editor: Emil Mahmud
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers virtual, Senin (26/7/2021). 

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," kata Budi.

Sertifikat vaksin Jokowi beredar di twitter
Sertifikat vaksin Jokowi beredar di twitter (Twitter)

Sebelumnya, pemakaian NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksin ini disayangkan oleh pihak istana.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyayangkan beredarnya sertifikat vaksin serta data pribadi milik Presiden di dunia maya.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Menurut Fadjroel keamanan data Pribadi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.

 "Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Beredar di Medsos, Menkominfo: Tanya Kemenkes sebagai Wali Data

Ini Tanggapan Menkominfo

Dilansir TribunPadang.com, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanggapi beredarnya sertifikat vaksin Presiden Jokowi di media sosial Twitter.

Terkait dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi itu hendaknya ditanya langsung kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Pasalnya, imbuhnya data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved