HUT Kemerdekaan RI

Ketua DPP PKS Kritisi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera: Benahi Komunikasi Publik 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, sejauh ini penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan masih belumlah efektif, karena

Editor: Emil Mahmud
ISTIMEWA via Tribunnews
Politisi PKS, Mardani Ali Sera 

TRIBUNPADANG.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, sejauh ini penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan masih belumlah efektif, karena ada beberapa hal yang menyebabkannya.

Hal itu dikemukakan oleh Mardani Ali Sera menanggapi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Menurut Mardani Ali Sera, satu di antara penyebabnya ialah krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Presiden RI Jokowi.

“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk juru bicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Dalam pemaparannya, Mardani juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. 

Hal ini menurutnya penting untuk mengurangi adanya ketidaksinkronan dalam harmonisasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering kali berubah-ubah khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. 

Baca juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara, Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Lebih lanjut, Mardani juga menyebutkan pelayanan kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah krisis tenaga dokter. Menipisnya jumlah dokter hanyalah imbas dari ketidaksiapan sistem layanan kesehatan. Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi," ucap Mardani.

Mardani menambahkan, selain pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. 

Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya para tenaga kesehatan mendapatkan apresiasi dan dukungan khusus dari pemerintah yaitu berupa insentif yang menjadi hak nakes.

“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang," ujar anggota Komisi II DPR RI itu. 

Baca juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara, Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021). Pidato Presiden Jokowi tersebut sekaligus dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengenakan busana adat dari suku Baduy, Banten.
Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021). Pidato Presiden Jokowi tersebut sekaligus dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengenakan busana adat dari suku Baduy, Banten. (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

Baca juga: Wali kota Pariaman Genius Umar Kukuhkan 36 Anggota Paskibra Tahun 2021, Upacara Berlangsung Khidmat

Selain itu, Mardani mengungkapkan penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo yang kedua ini perlu mendapat perhatian publik. 

Sebab ada beberapa Undang-Undang yang penuh kontroversi dan berpotensi menimbulkan masalah moral penegakan hukum.

“Masalah pembentukan UU KPK, omnibus law Cipta Kerja, UU Darurat Pandemi Covid-19 hingga perubahan statuta UI, misalnya, jelas menggambarkan problema mendasar dari dunia hukum kita, adanya manipulasi fungsi hukum oleh pemegang kekuasaan yang membutakan masyarakat," katanya.

Suasana peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-76 Kemerdekaan RI, serta Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang dipimpin Presiden Jokowi di TMP Kalibata, Selasa (17/8/2021) tepat pukul 00.00 WIB.
Suasana peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-76 Kemerdekaan RI, serta Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang dipimpin Presiden Jokowi di TMP Kalibata, Selasa (17/8/2021) tepat pukul 00.00 WIB. (Istimewa/Dok.Sekretariat Presiden)

Mardani juga sangat menyayangkan absennya ucapan duka atas ratusan ribu rakyat yang meninggal akibat Covid-19 dari Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya. 

Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang kehilangan baik keluarga, sanak saudara, serta gugurnya para pejuang tenaga kesehatan di tengah pandemi ini.

"Seharusnya dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 rakyat Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritisi Pidato Kenegaraan, Ketua DPP PKS: Benahi Komunikasi Publik 

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved