Gubernur Sumbar Dikritik Soal Tangani Pandemi Covid-19, Mahyeldi: Ini Pemerintah bukan Personalnya

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mantan Direktur Utama Semen Padang Hospital (SPH), Kolonel Purn dr Farhaan Abdullah tak sungkan memberikan kritikannya kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Apalagi soal kebijakan Mahyeldi dalam rangka menangani pandemi Covid-19.

"Mana empati Bapak, kami rakyat mu. Angkat bendera putih kami badoncek," kata dr Farhaan.

Saat ini, kata dr Farhaan, obat-obatan virus covid-19 kadang tiada. 

Kemudian, pasien bisa dirawat di ruang ICU Covid-19 ketika sudah ada yang meninggal dunia.

Baca juga: Semen Padang Gelar Program Vaksinasi Dosis 2, untuk Gelombang II

Baca juga: Gubernur Mahyeldi: Masyarakat Sumbar Sudah Siap Divaksin, Tinggal Pengiriman dari Pusat

Dokter Farhaan berharap Gubernur Sumbar memberi respon yang cepat terhadap kondisi yang terjadi.

"Oksigen di RS mulai menipis. Beli ventilator, bantu nafas klinis berat. Konon kabarnya varian baru delta 85 persen. Salam empati dan peduli rakyatmu," kata dr Farhaan.

Dokter Farhan juga menyoroti Gubernur Sumbar karena dinilai abai terhadap prokes Covid-19. 

"Saat kami rakyatmu terpapar, Covid-19 di raga ini. Tega-teganya Bapak selfie masker di dagu, kadang-kadang tanpa masker muncul gambar mu."

"Saya mohon pada Bapak panutan kami. Tinggalkan gaya dan tampilan tidak sesuai prokes ini. Fokus bapak dan respon cepat.  Susah kami lawan covid-19," tegas dr Farhaan.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi: Masyarakat Sumbar Sudah Siap Divaksin, Tinggal Pengiriman dari Pusat

Gubernur Mahyeldi tidak Masalah Dikritik

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi tidak mempermasalahkan kritikan-kritikan yang disampaikan kepadanya.

"Tidak apa-apa, biarkan sajalah. Silakan mau dikatakan apa, karena Mahyeldi manusia biasa, punya kekurangan, pastilah," tutur Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, pemerintah pekerjaannya cukup banyak. Selain menangani Covid-19, Pemprov Sumbar juga mengurus terkait stunting yang saat ini persentasenya cukup tinggi yakni 27 persen. 

Kemudian masalah infrastruktur, kata dia, juga harus diperhatikan. 

"Ini pemerintah bukan personalnya Mahyeldi, jadi jangan lihat Sumatera Barat itu personalnya Mahyeldi, salah itu, pemerintahan ada juga DPRD, maka itu kita kerjakan," tukas Mahyeldi.(*)