Kunta Wibawa: Penyerapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah Mencapai 34 Persen

TRIBUNPADANG.COM- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa, mengatakan penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir Juni 2021 sudah mencapai 34 persen.

Dari total pagu anggaran Rp699,43 triliun, sudah terserap anggaran Rp237,4 triliun.

Dengan kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup  signifikan.

Klaster Kesehatan program PEN terserap sebesar Rp45,4  triliun atau 26,3% dari pagu.

Baca juga: Staf Khusus Kemenkeu: Tren Perekonomian Indonesia Sudah Menunjukkan ke Arah Kebijakan yang Tepat

Klaster Perlindungan Sosial terserap Rp65,36 triliun atau 44% dari  pagu

Klaster Dukungan UMKM dan korporasi Rp50,93 triliun atau sekitar 26,3% dari pagu.

Klaster Program Prioritas Rp39,79 triliun atau sekitar 31,1%, dan Klaster Insentif usaha Rp36  triliun atau 63,5% dari pagu anggaran.

“Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak  signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021  ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” tuturnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang  ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021).

Menurut Kunta, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan  pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

Selain itu, apabila dilihat dari belanja  modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I II 2020 lalu.

Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan  Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan  koperasi yang sudah sesuai target.

Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM merinci, “Kementerian  Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu, yakni subsidi bunga kredit usaha,  penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost  limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).”

Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain,  bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional. Program Kemenkop UKM yang  paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta  pengusaha mikro dengan nilai total Rp11,76 triliun.

“Sekarang sedang proses pencarian untuk  menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran  tambahan Rp3,6 triliun” tambah Eddy.

Berkaitan dengan itu, Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional  selama pandemi.