PPKM Darurat Diterapkan di Jawa dan Bali, Gubernur Mahyeldi Sebut Sumbar Tidak Akan Ikut-ikutan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Rencananya, PPKM Darurat akan dilaksanakan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, khususnya untuk di Jawa dan Bali.

Lalu bagaimana dengan Sumbar?

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Sumbar tidak akan ikut-ikutan melaksanakan PPKM Darurat dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Konversi Bank Nagari, Wapres Bilang ke Mahyeldi: Semestinya Sumbar Lebih Cepat

Baca juga: Dinkes sebut Kasus Penularan Covid-19 di Padang Meningkat, Warga Diminta Ketatkan Protokes

"Itu di Jawa kan? ngapain kita ikut-ikutan," kata Mahyeldi, Kamis (1/7/2021).

Menurut Mahyeldi, pemerintah punya alasan menerapkan PPKM darurat.

Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru.

Oleh karena itu, kebijakan itu diambil setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli terkait dan kepala daerah.

"Itu kan ada pertimbangan dan dasarnya," ucap Mahyeldi.

Sebelumnya, Mahyeldi mengatakan saat ini ada 7 daerah di Sumbar yang telah kembali dalam status kuning yang awalnya berstatus orange. 

Hal itu menandakan penanganan covid 19 sudah semakin baik.

Mahyeldi juga menyampaikan, Pemprov Sumbar akan terus menerus mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Di samping itu, imbuhnya segenap pihak melakukan vaksin guna meningkatkan imun tubuh masyarakat dalam menghadapi wabah covid 19. 

"Kami mengajak setiap keluarga selalu menjalan prokes, melakukan vaksinasi dan meningkatkan imun tubuh dengan meningkatkan makan bergizi dan buah-buah setiap hari. Mencegah lebih baik dari pada mengobati," pungkas Mahyeldi. (*)