Breaking News:

Penurunan PAD Kota Pariaman 10 Persen, Ketua DPRD Fitri Nora: Bisa Dimaklumi Karena Masa Pandemi

Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora maklumi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman sebesar 10 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Wahyu Bahar
Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora diwawancarai wartawan seusai rapat Paripurna dengan Pemko Pariaman. Senin (14/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora maklumi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman sebesar 10 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

"Dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman memang ada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita bisa maklumi, karna dalam masa Pandemi Covid-19," ujar Fitri Nora.

Selanjutnya Fitri Nora berharap agar Kota Pariaman dapat meningkatkan PAD kembali di tahun 2021.

Baca juga: Wako Genius Umar Sampaikan LKPD Pelaksanaan APBD Kota Pariaman 2020, Realisasi PAD Turun 10 Persen

Baca juga: Selain SPP, Mahasiswa Program Saga Saja Kota Pariaman juga Dapat Uang Saku Rp 3 Juta per Semester

Baca juga: Wako Pariaman Genius Umar Serahkan Beasiswa Program Saga Saja, Mahasiswa Dapat Uang Saku & SPP

"Kedepannya mudah-mudahan zona wilayah kuning ini segera menjadi hijau, sehingga ditahun 2021 dapat menggenjot kembali PAD tersebut," ujar dia.

Kenaikan PAD, kata dia agar jalannya pemerintahan Kota Pariaman bisa berjalan menjadi lebih baik.

Kemudian ucap dia, semua laporan sudah disampaikan Pemko, dan akan di bahas oleh panitia khusus (Pansus) dari DPRD.

Baca juga: UPDATE Zonasi Covid-19 Sumbar - Padang Pariaman Zona Merah, 16 Daerah Oranye dan 2 Kuning

Baca juga: Rekonstruksi Pembunuhan di Pariaman, Parang Melayang Setelah Kepala Dusun Dihina di Depan Istri

"Biasanya kita akan bentuk Pansus, untuk membahas LKPJ dan LKPD, khususnya LKPD ini memang kita perdalam, karena ini masalah keuangan dan tentunya pemakaian uang negara," ulas Fitri Nora.

Selanjutnya, ia kemukakan bahwa Pemko harus tetap mengevaluasi hal tersebut, walaupun sudah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Walaupun kita sudah dapat WTP dari BPK, bukan berarti kita lengah melakukan administrasi yang baik," imbuhnya.

Baca juga: 15 Pejabat Eselon III-IV Pemko Pariaman Dilantik Genius Umar, Digelar di Ruang Terbuka

Baca juga: Satgas Covid-19 Kota Pariaman Gelar Razia Masker, Pelanggar Diberi Sanksi Sosial, Disuruh Push Up

Ulas dia, WTP juga peringatan, bukan berarti kita sudah tidak ada kekurangan.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam pembahasan LKPD nanti, Pansus juga akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihak-pihak keuangan dan OPD terkait masalah capaian kinerja.

"Kita akan lebih banyak terjun ke lapangan nantinya," pungkas dia. (*)

 
 

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved