Breaking News:

Kadin Padang Minta Pemko Cabut Edaran Pembatasan Operasional Usaha, Dinilai Bikin Gaduh

Kadin) Kota Padang mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang segera mencabut SE Wali Kota tentang jam operasional rumah makan, kafe hingga mal.

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Saridal Maijar
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Wakil Ketua Kadin Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Padang mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang segera mencabut atau membatalkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang jam operasional rumah makan, kafe, mal dan bidang usaha lainnya.

Wakil Ketua Kadin Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai, SE dengan nomor 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 itu telah membuat gaduh di tengah masyarakat.

Dalam edaran ini, pelaku usaha hanya dibolehkan buka atau beroperasi sampai pukul 22.00 WIB.

Baca juga: KSDA Agam Siapkan Alat Perangkap Sasar Beruang Madu, Ade: Menuju Lokasi Rabu 9 Juni 2021

Ia menambahkan, edaran ini diterbitakan tanpa melibat pelaku usaha, tanpa melihat pertimbangan dan kondisi dunia usaha di tengah pandemi covid-19 saat ini.

"Apakah Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluarkan surat tanpa mempertimbangkan, mengkaji dan melihat kondisi di lapangan, seperti sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), pembentukan tim gabungan untuk penegakan (prokes) itu serta penetapan sanksi pelanggaran bagi tempat hiburan atau tempat kuliner yang tidak menyediakan fasilitas kebersihan," kata Maidestal Hari Mahesa baru-baru ini.

Jika tidak atau belum, kata pria yang juga merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, studi tiru penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah dan menelan biaya hingga miliaran rupiah akan menjadi sia-sia.

Baca juga: Bantah Afiliasi dengan Alfamart, Dirut Nagari Mart: 100 Persen Pemegang Saham Putra Daerah Sumbar

"SE ini terkesan atau terindikasi menjadi cikal bakal penetapan jam malam di Kota Padang. Kalau malam dilarang, kenapa tidak diperlakukan sama juga pada siang hari," ucapnya.

Menurutnya SE tersebut, berpotensi menciptakan kegaduhan lantaran karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat yang mencari nafkah.

Serta adanya indikasi potensi praktek pemerasan yang bisa saja dilakukan oleh oknum petugas atau aparat kepada pemilik usaha atau penyalahgunaan wewenang.

"Dengan penutupan dan diberlakukannya jam malam pada kegiatan usaha masyarakat tersebut apa menjamin itu akan efektif," ucapnya.

Baca juga: Eco Enzym Disemprotkan di Kecamatan Padang Timur, Bahannya Berasal dari Sampah Dapur

Ia menyarankan kepada Pemko Padang untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan secara konsisten dan malah akan berdampak kepada wibawa daerah yang saat ini dipimpin oleh Hendri Septa.

"Jangan membuat aturan jika tidak mampu dan konsisten dalam penerapannya," katanya.

Ia pun mengaku bahwa dirinya sudah banyak sudah banyak mendapatkan laporan atau keluhan dari pelaku usaha kafe, rumah makan dan restoran terkait kebijakan Pemko Padang.

"Banyak pelaku usaha bertanya kepada kami tentang SE ini dan mereka sangat menyayangkan surat edaran yang dikeluarkan itu," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved