Breaking News:

100 Peserta Hadiri Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Kota Pariaman

Pemko Pariaman melalui seluruh Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman ikuti sosialisasi kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

Penulis: Wahyu Bahar
Editor: Saridal Maijar
IST/Diskominfo Pariaman
Suasana sosialisasi kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang diselenggarakan BPKPD Pariaman, Kamis (3/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Pemko Pariaman melalui seluruh Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman ikuti sosialisasi kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman, Kamis (3/6/2021).

Sekira 100 orang peserta hadiri kegiatan yang bertempat di Aula Balaikota Pariaman.

Baca juga: 4.613 Calon Jemaah Haji di Sumbar Gagal Lagi Berangkat Tahun Ini, Kemenag: Masa Tunggu 22 Tahun

Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Direktorat Jendral Pajak Sumbar dan Jambi, Andri mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan.

"Agar bendahara pemerintah dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya dalam meningkatkan kualitas pemungutan pajak yang lebih baik dan lebih tertib administrasi," ucapnya.

Kemudian kata dia, kewajiban tersebut harus dilakukan meskipun sedang berada di masa pandemi, dan juga untuk mengetahui apa saja yang berubah pada UU bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu.

Baca juga: Melihat Megahnya Masjid Al Hakim Kota Padang, Sering Dijadikan Lokasi Akad Nikah

Andri menjelaskan, instansi Pemerintah mempunyai kewajiban perpajakan yang sedikit berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi.

Instansi Pemerintah hanya mempunyai kewajiban pemotongan dan pemungutan atas pengeluaran/ belanja barang/jasa/modal yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD.

"Untuk itu Bendaharawan Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendaharawan tersebut berada," jelas dia.

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Batal Berangkat Tahun Ini, Kemenag Sumbar Pastikan Uang Jemaah Aman

Ujar dia, pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Oleh karena, dapat dikatakan bahwa bendaharawan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun daerah antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).(*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved