Breaking News:

Soal Putusan MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah, Ini Respons Komnas HAM

Hingga saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau  Komnas HAM menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (S

Editor: Emil Mahmud
TRIBUNNEWS.COM/ILHAM RIAN PRATAMA
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Hingga saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau  Komnas HAM menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri baru-baru ini.

Sebelumnya, MA telah membatalkan SKB 3 Meteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun Komnas HAM juga mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu menjamin penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama di lingkungan sekolah.

Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (9/5/2021) pagi.

"Komnas HAM menghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah Agung, tapi kami juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait seragam peserta didik yang memastikan penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk ekspresinya," ujar Beka.

Beka mengungkapkan, Komnas HAM selama ini mendukung penerbitan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah tersebut. 

Baca juga: Protes hingga Mikrofon Dimatikan, Guspardi Gaus Bersyukur SKB 3 Menteri Dibatalkan MA

Baca juga: Duduk Perkara SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Berawal dari SMKN 2 Padang hingga Dibatalkan MA

Dukungan diberikan lantaran SKB 3 Menteri tersebut diciptakan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk memberikan kebebasan berekspresi bagi para peserta didik dan pendidik di lingkungan sekolah.

Baca juga: Dibatalkan MA Setelah Digugat LKAAM Sumbar, Apa Saja Isi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah?

Baca juga: MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Kuasa Hukum LKAAM Sumbar: Alhamdulillah

"Karena negara tidak boleh melarang dan memaksakan ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang," kata Beka. 

Menurut Beka Ulung pembelajaran tentang agama bagi anak-anak merupakan tanggungjawab orang tua.

"Dalam hal masih anak-anak yang membutuhkan pemahaman soal agama, itu menjadi tugas orang tua memberikan pemahaman dan pengetahuan yang dibutuhkan," ujar Beka.

Latar belakang terbitnya SKB 3 Menteri ini karena masih adanya kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebagai contoh di Aceh, juga Padang, di mana para peserta didik dan pendidik yang ada di lingkungan sekolah diminta mengenakan atribut dengan kekhasan tertentu. 

"Karenanya saya berharap kebijakan pemerintah daerah harus didasarkan pada konstitusi yang melindungi dan menghormati keragaman serta hak asasi manusia sebagai bagian dari amanat konstitusi juga," pungkas Beka Ulung.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Komnas HAM Soal Putusan MA yang Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved