Breaking News:

Soal Larangan Mudik, Wagub Sumbar Audy Joinaldy: Koordinasi Dulu Bagaimana Antisipasi Terbaik

Pemerintah resmi melarang mudik pada 6-17 Mei mendatang. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat mulai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN dan k

Diskominfo Sumbar
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joynaldi, saat membuka Rakerda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumbar pertama, di Marapi Room, Hotel Daima, Padang, Sabtu (7/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah resmi melarang mudik pada 6-17 Mei mendatang.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat mulai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy tak ingin perspektif dilarang mudik selalu negatif. 

"Misalnya, siapa yang bisa melarang mudik? Terus, kamu siapa bisa ngelarang? makanya harus dikasih tahu, PR Covid-19, 16 persen ini tinggi sekali," ujar Audy dalam diskusi online Kawal Covid-19 Sumbar, Minggu (18/4/2021) malam.

Baca juga: Perantau Diminta Tak Mudik, Gubernur Sumbar: Jika Rindu Randang dan Lamang Tapai Bisa Dikirimkan

Baca juga: Punya Surat Keterangan dan Keperluan Dinas Diizinkan Masuk ke Sumbar, Meski Ada Larangan Mudik

Baca juga: Soal Larangan Mudik 2021, Polda Sumbar Imbau Gelar Halal Bihalal Bersama Keluarga di Rumah Saja

Lebih lanjut Audy menjelaskan, pintu masuk ke Sumbar cukup banyak.

Menurutnya, tidak akan mungkin mengawasi perbatasan sebanyak itu.

"Kalau naik pesawat, bisalah terblok, tapi yang masuk dari Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Sumsel itu sulit ditutup."

"Nanti kita koordinasi dulu dengan TNI dan Polri bagaimana antisipasi yang terbaik," ucap Audy.

Dijelaskan Audy, penumpukan kendaraan di pintu masuk Sumbar bisa membuat suatu yang negatif.

Baca juga: Pemerintah Beri Sanksi Bagi Masyarakat yang Nekat Mudik, Hingga Pembatasan Moda Transportasi Umum

Baca juga: Terkait Larangan Mudik Lebaran 2021, Kemenag Atur Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan dan Idul Fitri

Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran 2021: Kadishub Padang, Dian Fakri Tegaskan Belum Dapat Juklak

Kata dia, jika semua moda transportasi dihentikan namun masih ada yang lewat, putar balik bisa menjadi konsekuensi. 

"Kami memang belum merapatkan secara detail bagaimana prosedurnya. Tentu akan membutuhkan biaya yang besar."

"Tapi Pak Gubernur tidak pernah mengatakan, kita enggak mau jaga perbatasan, nanti diarahkan ke pusat, enggak begitu," jelas Audy. (*)
 

 

 
 

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved