Breaking News:

Gubernur Mahyeldi dan Istri Awali Pendataan Keluarga Serentak 2021, Dikunjungi Petugas BKKBN Sumbar

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta istrinya Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasiona

ISTIMEWA/DOK.BIRO HUMAS PEMPROV SUMBAR
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta istrinya Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasional di Provinsi Sumbar oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, di Istana Gubernur, Kamis (1/4/2021). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta istrinya Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasional di Provinsi Sumbar oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, di Istana Gubernur, Kamis (1/4/2021).

Kegiatan pendataan perdana ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumbar Fatmawati beserta jajaran eselon dan staf kantor BKKBN Provinsi Sumbar.

Rilis dari Biro Humas Pemprov Sumbar yang diterima Redaksi TribunPadang.com, Kamis menyebutkan Gubernur Mahyeldi mengatakan BKKBN Provinsi Sumbar akan menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Dorong Seniman Sumatera Barat, Berperan Menjadi Perekat Bangsa

Baca juga: BKKBN Kampanyekan Gerakan Kembali ke Meja Makan, Ajak Keluarga Berkumpul dan Saling Berinteraksi

Menurutnya, pendataan itu guna melihat kondisi keluarga di Provinsi Sumbar khususnya saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas.

"Untuk itu hari ini saya dan keluarga di data perdana oleh BKKBN sesuai dengan tujuannya untuk membangun keluarga berkualitas, baik keluraga kita maupun masyarakat sumatera barat," kata Gubernur Mahyeldi.

Selain itu gubernur juga mengharapakan dengan dilakukan pendataan ini, masyarakat dapat mengikuti dan merasakan kesejahteraannya dalam memberikan data yang akurat pad 2021.

Namun dibalik itu bagi petugas akan mengumpulkan data terkait dengan kependudukan, data Keluarga Berencana dan data tentang pembangunan keluarga hendaknya tetap mengikuti protokol covid-19.

"Artinya bahwa petugas sudah menjalani segala sesuatunya, sehingga dalam pendataan keluarga InsyaAllah aman," harap Gubernur Mahyeldi.

Selanjutnya ia mengajak seluruh bupati/walikota di Sumbar dan juga seluruh keluarga atau warga masyarakat, agar mendukung kegiatan ini dengan memberikan informasi data yang valid, data yang akurat lengkap dan jelas.

Kemudian ketika ditanyakan oleh petugas bisa dijelaskan dan dijawab dengan tepat dalam memberikan hal yang positif untuk rencana pembangunan Sumatera Barat kedepan.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta istrinya Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasional di Provinsi Sumbar oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, di Istana Gubernur, Kamis (1/4/2021).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta istrinya Harneli Bahar mengawali pencanangan pendataan perdana keluarga serentak nasional di Provinsi Sumbar oleh petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, di Istana Gubernur, Kamis (1/4/2021). (ISTIMEWA/DOK.BIRO HUMAS PEMPROV SUMBAR)

Baca juga: Pintu Masuk Sumbar Tak akan Disekat Meski Mudik Dilarang, Gubernur Mahyeldi: Menggerus APBD

Baca juga: DPRD Sumbar Desak Mahyeldi Revisi Pergub Beasiswa Dana Rajawali

"Untuk itu atas nama Gubernur Sumbar kami mengajak kepada seluruh warga yang berada di Sumbar bisa melaksanakan pendataan ini dengan sebaik-baiknya," harap Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumbar Fatmawati juga mengatakan Pendataan Keluarga 2021 dimulai pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dilakukan oleh kader petugas pendata BKKBN Sumbar dengan penyuluh Keluarga Berencana di seluruh Indonesia.

"Kemudian untuk data yang akurat di Sumbar saat ini sebanyak 1,2 juta Kartu Keluraga, untuk itu kita harapkan kesesuaian data tentang nama dan alamat (by name and by address) sangat diperlukan selama dua bulan ini di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Sumbar," harap Fatmawati.

Ke depan dengan data yang diperoleh oleh pemerintah melalui Program Pendataan Keluarga tahun 2021 ini, dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penentuan arah kebijakan pemerintah dalam upaya membangun Provinsi sumbar menjadi lebih baik lagi.(*)

Editor: Emil Mahmud
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved