Mudik 2021 Dilarang
Tak Ada Penyekatan di Pintu Masuk Sumatera Barat walau Mudik 2021 Dilarang, Mahyeldi: Butuh Biaya
Tak Ada Penyekatan Wilayah di Sumatera Barat walau Mudik 2021 Dilarang, Mahyeldi: Penyekatan Butuh Biaya
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah resmi melarang mudik 2021.
Larangan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat mulai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta.
Gubernur Sumbar Mahyeldi, menyatakan pihaknya akan sejalan dengan keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran.
Baca juga: Perwakilan Bus ALS Padang Tanggapi Larangan Mudik Lebaran, Ismail: Kami Pengusaha Menolak
Baca juga: Pengelola PO MPM Tanggapi Larangan Mudik Lebaran, Digna: Kami Jalankan Sesuai Prosedur
Baca juga: Soal Pemerintah Larang Mudik Lebaran Tahun 2021, Dampaknya Bikin Pengusaha Transportasi Menangis
Pemprov Sumbar tidak akan membuat aturan yang bertentangan.
"Kalau pusat memerintahkan, tentu daerah melaksanakan. Saya sebagai Gubernur perpanjangan tangan dari pusat," kata Mahyeldi, Selasa (30/3/2021).
Di samping itu, Mahyeldi mengungkapkan Pemprov Sumbar juga tidak akan melakukan penyekatan di pintu masuk menuju Sumbar ketika larangan mudik 2021 sudah diberlakukan.
Menurutnya, penyekatan itu butuh biaya.
"Nanti akan kita lihat dan evaluasi. Barangkali mungkin kita tidak akan melakukan itu. Karena itu butuh biaya, sementara kemampuan fiskal kita terbatas. Untuk tahun 2021, kemampuan fiskal itu lebih kurang 1,1 triliun," ungkap Mahyeldi.
Dia juga menegaskan, untuk melakukan penyekatan, tentu akan menggerus APBD Sumbar.
"Nanti kita lihat pedoman dari pusat. Yang jelas, ramadan berjalan, baru kita pikirkan mudik," tegas Mahyeldi. (
Keluhan Pengusaha Bus
Kepala Perwakilan Po Antar Lintas Sumatera (ALS) Kota Padang, Ismail Nasution mengaku pihaknya secara terang-terangan menolak pelarangan mudik lebaran Tahun 2021.
Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan wabah atau pandemi Ccovid-19 di Sumatera Barat atau Sumbar sudah melandai.
"Kalau kami pengusaha menolak, karena angkutan umum bisa mati, karena tidak berjalan," kata Ismail Nasution, Senin (29/3/2021).