Breaking News:

Soal Penolakan Kebijakan Impor Pangan, DPP GMNI Instruksikan Kader Se-Indonesia

Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, meski berbagai daera

Editor: Emil Mahmud
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ilustrasi: Gudang Beras 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, meski berbagai daerah di Indonesia akan memasuki musim panen padi.

Hal ini mendapat sorotan dan protes keras dari para pelaku pertanian karena akan merugikan petani.

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menyampaikan pandangannya terkait isu impor beras ini.

Ia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada petani.

"Rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton disaat akan memasuki masa panen akan menyengsarakan petani lokal. Harga jual beras di tingkat petani akan jatuh, dan bahkan kemungkinan tidak terserap. Saya menyesalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada petani. Ini kebijakan yang ngawur," ujar Imanuel, kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Imanuel juga mempersoalkan bahwa stok impor beras dari pengadaan tahun 2018 yang dikelola Perum Bulog masih belum tersalurkan seluruhnya.

"Ini menandakan dua hal. Pertama, ada yang salah dengan logika pemerintah. Disaat kita masih punya stok impor, tapi masih memaksakan ingin impor. Kedua, tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bulog. Ini menunjukkan terjadi permasalahan serius dalam kebijakan impor beras kita," kata dia.

Baca juga: Bulog Tolak Impor Beras, Ini Kata Pengamat Pertanian

Imanuel menjabarkan permasalahan impor ini tak hanya terjadi pada kasus beras saja, namun juga melingkupi impor gula, daging, garam, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena efek dari penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dimana terdapat pasal dalam UU Omnibus Law yang mempermudah impor pangan.

"Kini dampak dari Omnibus Law mulai terlihat. Melalui pasal 15 dan pasal 30 UU Cipta Kerja, pemerintah dapat dengan leluasa melakukan impor pangan tanpa memperhatikan cadangan pangan nasional. Mulai dari impor beras, gula, garam, daging dan berbagai kebutuhan pokok lainnya," terang Imanuel.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved