Breaking News:

Baru Rp 1,1 Miliar Kerugian Daerah yang Dikembalikan, Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer Sumbar

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Yusnadewi mengungkap dana senilai Rp 49 miliar yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Media Workshop BPK Hasil Pemeriksaan BPK Sumbar Semester II 2020, Kamis (25/2/2021) 

Akan tetapi tetap harus diproses untuk menetapkan tanggungjawabnya, kalau secara damai, nanti dikeluarkan surat ketetapan tanggung jawab mutlak. 

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar Rabu (24/2/2021) Pagi, Sudah 28.750 Warga Terinfeksi Covid-19 dan 26.991 Sembuh

Baca juga: Jumlah Pasien Konfirmasi Positif Covid-19 Padang Bertambah 13 Kasus, Pasien Sembuh Tambah 15 Orang

Baca juga: Kabar Buruk Jelang Laga Lazio Vs Bayern Muenchen, Benjamin Pavard Dipastikan Absen Gegara Covid-19

Jika tidak bersedia secara damai, kepala daerah bisa mengeluarkan SK pembebanan untuk pegawai negeri non bendahara.

"Kalau BPBD ini yang seharusnya memproses adalah Pemerintah Provinsi Sumbar. Kami meminta itu dikembalikan ke kas daerah Rp4,9 miliar," jelas Yusnadewi.

Kemudian terkait dengan angka senilai Rp49 miliar, angka itu juga tercantum dalam LHP BPK.

Yusnadewi menyebut, kasusnya adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai, tapi BPK tidak bisa langsung mengatakan indikasi kerugian daerah.

"Hal itu belum tahu, tapi di dalam Rp49 miliar itu, Rp4,9 tadi. Itu adalah bagian dari Rp49 miliar. Sebanyak Rp4,9 ini yang sudah bisa dipastikan kerugian daerah," terang Yusnadewi.

Baca juga: Sumbar Kembali Zona Oranye Covid-19, Padang, Bukittinggi dan 13 Daerah Lainnya Sudah Kuning

Baca juga: UPDATE Covid-19 Padang Senin 22 Februari 2021 Pagi: 14.223 Positif, 13.590 Sembuh dan 283 Meninggal

Baca juga: Aurel Hermansyah Terpapar Covid-19, Bagaimana Rencana Pernikahannya dengan Atta Halilintar?

Kemudian, Yusnadewi melanjutkan dari Rp49 miliar tersebut pihaknya menyorot cara BPBD melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

"BPK mempertanyakan, mengapa itu dibayarkan secara tunai? Itu adalah indikasi yang harus kami telusuri."

"Kita tindaklanjuti, di antara Rp49 miliar itu, ternyata memang terbukti dari dua kasus yang sudah kami dalami terkait pengadaan handsanitizer 100 ml dan 500 ml, kita menemukan ada mark up sebesar Rp4,9 miliar," ungkap Yusnadewi.

Yusnadewi menyebut, di luar Rp4,9 miliar itu bisa saja masih ada masalah. 

BPK berharap punya waktu untuk menelusuri pada saat pemeriksaan atas LHPD nanti.

"Kenapa kita pertanyakan ini pembayaran tunai, ini karena Pemprov Sumbar sudah menerapkan nagari cash management, bekerja sama dengan Bank Nagari."

"Tidak ada lagi pembayaran tunai, seharusnya bisa transfer. Ini yang kita curigai, kenapa tunai?  Itu yang menjadi titik indikasi yang harus kami telusuri," imbuh Yusnadewi. (*)

BPK Jelaskan Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer Rp 4,9 M dan Penggunaan Dana Covid Sebesar Rp 49 M

Berita terkait lainnya dapat dibaca artikel yang telah tayang di Tribunpadang.com dengan judul; BPK Jelaskan Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer Rp 4,9 M dan Penggunaan Dana Covid Sebesar Rp 49 M

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved