Breaking News:

Dugaan Penyelewengan Dana Covid

Pengamat Hukum Pidana Bicara soal Dugaan Penyelewengan Dana Corona Sumbar: Tega Benarlah Mereka

Pengamat Hukum Pidana Universitas Ekasakti Padang, Sahnan Sahuri Siregar menilai yang menjadi inti dalam hukum pidana adalah niat jahat.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
Shutterstock
Ilustrasi korupsi 

Lalu kemudian menghadapi situasi bencana covid-19 yang obatnya belum bisa ditemukan.

Sudah banyak dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani covid-19.

"Lalu kemudian dikorupsi, dipotong, segala macam, itu jahat betul itu," imbuh Sahnan Sahuri.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam tindak pidana korupsi memang dibuka kemungkinan ada ancaman hukuman pidana atau hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut dilakukan dalam keadaan bencana.

Baca juga: Dana Covid-19 Sumbar Rp 49 Miliar Diduga Diselewengkan, DPRD Bentuk Pansus, BPBD Membantah

Apalagi, pemerintah telah menetapkan wabah covid-19 sebagai bencana non alam.

Dalam hal bencana non alam, tentu ada status kedaruratan. Status kedaruratan yang dimaksud, status kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana nasional akibat wabah pandemi covid-19.

"Oleh karena itu, pidana mati yang diatur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi salah satu alternatif hukuman yang perlu dipertimbangkan bagi pelaku yang sepeerti Juliari Batubara," tegas Sahnan Sahuri.

Indikasi Penyelewengan Dana Covid-19

Ada indikasi penyimpangan anggaran penanganan covid-19 Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2020.

Dari total dana covid-19 Rp 160 miliar, ada dugaan penyelewengan sebesar Rp 49 miliar.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved