Breaking News:

Berita Revisi UU ITE

Surat Telegram Kapolri: Kasus Pencemaran Nama Baik Bisa Diselesaikan, Melalui Restorative Justice

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mengenai pedoman penyidik terkait penegakan hukum kasus yang berkaitan deng

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi penjara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mengenai pedoman penyidik terkait penegakan hukum kasus yang berkaitan dengan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia.

Surat telegram itu dengan nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan.

Surat itu ditandatangani oleh Wakabareskrim Inspektur Jenderal Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri tertanggal 22 Februari 2021.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono pun telah mengkonfirmasi penerbitan telegram itu. Surat itu ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo.

"Iya benar," kata Argo saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Ancam Sebar Foto Bugil Mantan Pacar, Seorang Lelaki Beralamat di Padang Pariaman Diringkus di Riau

Baca juga: Kantor Camat Bungtekab Kembali Buka Pelayanan, Giliran Kantor Lurah Bungus Selatan Tutup

Dalam surat telegram tersebut, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kasus terkait dengan pencemaran nama baik bisa dapat diselesaikan dengan restorative justice.

Hal itu sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE; Pasal 207 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 311 KUHP.

"Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice adalah pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan," tulis Jenderal Sigit dalam telegram tersebut.

Selanjutnya, Jendral Sigit juga meminta kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan tidak dilakukan penahanan.

"Terhadap tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan dapat diselesaikan dengan cara/mekanisme restorative justice," jelas Jenderal Sigit dalam telegram tersebut.

Berikutnya, Jenderal Sigit juga menyatakan sejumlah tindak pidana UU ITE juga beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam kategori dapat berpotensi memecah belah bangsa.

Baca juga: Tim Opsnal Gagak Hitam Sergap Pria Lubuk Alung, Diduga Menipu Korban Bermodus Investasi Voucher

Baca juga: Gegara Nekat Kejar Layangan Putus, Seorang Pemuda di Kota Padang Tersengat Arus Listrik

Tindak pidana yang dimasukkan kategori itu apabila unggahan itu dapat mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU nomor 40 Tahun 2008. Kemudian, penyebaran berita bohong yang memedomani Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1946.

"Agar melaksanakan gelar perkara secara virtual meeting/zoom kepada Kabareskrim, Dirtipidsiber dalam setiap tahapan penyidikan dan penetapan tersangka," tukas dia.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Surat Telegram Kapolri: Kasus Pencemaran Nama Baik, Fitnah dan Penghinaan Tidak Ditahan

Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved