Breaking News:

Sengketa Pilkada

KPU Pesisir Selatan Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Rapat Pleno Jumat, 19 Februari 2021

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan akan segera menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Pess

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020 

Epaldi menyebut, setelah ini pihaknya akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada, Jumat (19/2/2021) pukul 09.00 WIB.

"Kami mengundang Paslon, Bawaslu, Forkopimda dan Bawaslu. Peserta pleno terbatas karena menerapkan protokol Covid-19," tutup Epaldi Bahar

Baca juga: Sengketa Pilkada Pessel, MK Tolak Gugatan Hendrajoni-Hamdanus, Kuasa Hukum Kurang Puas

Putusan Sidang di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk permohonan perselisihan hasil Pilkada Pesisir Selatan 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi tidak menerima atau menolak gugatan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan dengan nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021.

Gugatan tersebut diajukan oleh pasangan Hendrajoni-Hamdanus.

Baca juga: MK Putuskan Sengketa Pilkada Limapuluh Kota Tidak Diterima, Darman Sahladi: Kita Hormati

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan mengatakan, terkait tidak diterimanya formulir C Pemberitahuan KWK oleh 342 pemilih pada 8 kecamatan disebabkan karena pemilih tidak dikenal, pindah alamat, dan tidak dapat ditemui.

Meskipun demikian, sebut Enny tidak terdapat satu ketentuan pun yang dapat menghalagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan e-KTP ketika pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih, termasuk tidak juga dapat digunakan alasan pandemi covid-19.

Terlebih termohon telah melakukan berbagai sosialiasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Sengketa Pilgub Sumbar, MK juga Tidak Menerima Permohonan Nasrul Abit-Indra Catri

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjutnya, MK berpendapat terhadap permohonan aquo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada.

Halaman
1234
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved