Breaking News:

Belum Bayar Retribusi, Puluhan Reklame Dicabut Bapenda Padang, Terdapat di 7 Titik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mencabut puluhan reklame yang belum bayar retribusi.

Istimewa
Pencabutan reklame oleh petugas Bapenda Padang, Rabu (17/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mencabut puluhan reklame yang belum bayar retribusi.

Kepala Bapenda Kota Padang, Al Amin mengatakan, penertiban dilakukan pada tujuh titik, yang dimulai kawasan jalan Ujung Gurun.

"Di sana ada tiga produk HP yang tak memperpanjang pajaknya sehingga terpaksa dicabut reklamenya," kata Al Amin, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wanita yang Ikut Merampok Guru MAN 1 Padang Pariaman Dalam Mobil Travel Bertugas Tarik Uang di ATM

Kemudian, penertiban dilanjutkan ke jalan Patimura, Simpang Kinol, Seberang Padang, Veteran, Gajah Mada dan Hos Cokrominoto.

Al Amin mengatakan, saat ini sudah bulan Februari tahun 2021, namun masih banyak reklame yang belum membayar retribusi perpanjangannya.

"Kalau tidak diperpanjang, artinya ilegal. Seharusnya dibayar awal tahun 2021, kalau tidak akan kita bongkar," ungkapnya.

Baca juga: Harga Emas di Padang Hari Ini Rabu 17 Februari 2021, Emas Antam Turun dan Emas UBS Turun

Pembongkaran reklame juga disesuaikan dengan sistem yang terdata.

Jika tidak terdata, akan dibongkar juga oleh petugas Bapenda Padang.

Termasuk iklan yang tidak sesuai aturan, seperti iklan rokok.

Menurutnya, target pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi seharusnya sesuai target sudah Rp 14 miliar, namun saat ini realiasisnya baru Rp 500 juta atau 3,5 persen.

Baca juga: 8 Orang di Padang Terjaring Operasi Bina Kusuma, Diduga Pungli Modus Jual Permen dan Minuman

Ia menambahkan, pada tahun 2021 ini, target PAD Kota Padang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 880 miliar.

Rp 678 miliar di antaranya ditargetkan dari pajak daerah atau sekitar 75 persen.

"Kepada masyarakat, pemilik usaha yang memasang reklame, patuhilah aturan pembayarannya, supaya jangan terjadi pembongkaran, segeralah membayar," kata Al Amin. (*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved