Breaking News:

12 Sekda Jadi Plh Bupati dan Wali Kota di Sumbar, Daerah Mana Saja? Berikut Daftarnya

Sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian (Plh) bupati dan wali kota.

istimewa
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Alwis memimpin Apel pagi dengan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di halaman kantor gubernur, Senin (15/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian (Plh) bupati dan wali kota.

Sebab, 12 kepala daerah tersebut mulai memasuki akhir masa jabatan, Rabu (17/2/2021).

Adapun 12 daerah itu ialah Dharmasraya, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Baca juga: Pesan Alwis Saat Pimpin Apel Perdana sebagai Plh Gubernur Sumatera Barat

Baca juga: Masa Jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit Resmi Berakhir, Sekda Resmi Jadi Plh Gubernur Sumbar

Baca juga: Ditunjuk Sebagai Plh Gubenur, Sekdaprov Sumbar Alwis: Itu Perintah, Saya Siap Menjalankan

Kemudian, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, penunjukan sekda 12 daerah agar menjadi Plh telah disampaikan lewat radiogram T.120/86/PEM-2021. 

Radiogram tersebut ditandatangani oleh Plh Gubernur Sumbar Alwis.

"Itu sudah kita tindaklanjuti ke 12 daerah untuk Plh Sekda sampai dilantiknya definitif atau penjabat yang definitif," tutur Iqbal.

Baca juga: Mendagri Resmi Tunjuk Sekda Alwis Jadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar Melalui Radiogram

Baca juga: Masa Jabatan Irwan Prayitno Berakhir 12 Februari 2021, Sekda Alwis Bisa Jadi Plh Gubernur Bila . . .

Baca juga: Masa Jabatan Gubernur Berakhir Sebelum Putusan MK, Sumbar Bakal Dipimpin Pj atau Plh

Iqbal menyebut tidak ada seremonial pelantikan. Karena dia otomatis hanya menjalankan tugas harian kepala daerah untuk sementara.

Terkait lima daerah yang bersengketa di MK, kemudian 4 diantaranya permohonannya tidak diterima, kata Iqbal, Pemprov mendorong KPU dan DPRD melakukan paripurna.

"Kita di provinsi mengusulkan hasil paripurna ke Kemendagri untuk diproses," ungkap Iqbal.

Sementara, untuk pelantikannya menurut Iqbal tergantung.

"Kalau SK bisa cepat selasai, bisa dilantik serentak. Kita sedang mengupayakan pelantikan serentak," jelas Iqbal. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved