Breaking News:

Refleksi HPN : Tantangan Masa Pandemi, Insan Pers Berlindung di Bawah Payung Hukum

JELANG momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, penulis dikirim link artikel oleh Pemimpin Redaksi ata

Penulis: Emil Mahmud | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM/EMIL MAHMUD
Ilustrasi: Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Arief Gajah Mada saat menyampaikan sambutannya dalam acara coffee morning Danrem dengan Insan Pers, di Aula pertemuan Markas Korem (Makorem) di Jalan Sudirman Padang, Sumbar, Selasa (2/2/2021). 

Payung Hukum Insan Pers

Berkaca dari pengalaman selama memblow-up pemberitaan seputar Covid-19, ada landasan konstitusi bagi insan pers dalam menunaikan tugasnya.

Sebagaimana telah dikupas oleh rekan penulis yang disebutkan pada prolog artikel ini, yang mengulas Undang-undang (UU) No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apabila dikaitkan dengan payung hukum yang melindungi insan pers, tentunya UU No.40 Tahun 1999 tentan Pers, seyogianya uraian pasal serta ayat dari UU telah memfinalisasi segenap kepentingan insan pers. Meski, dalam mekanisme operasional ketika UU tersebut diterapkan masih debatabel atau riuh dengan perdebatan.

Gambaran sosiopolitik semakin terekam jelas manakala merunut undang undang sebelumnya yang mengatur kehidupan pers nasional. Sekadar mengingatkan, UU N0.40/1999 bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang kehidupan pers nasional.

Sebelumnya, pers nasional diatur melalui UU No. 11/1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers yang kemudian diubah dengan UU No. 4/1967 yang diubah lagi pada 1982 menjadi UU No.21/1982 .

Dalam satu klausul pada UU No.40/1999 juga disebutkan dengan jelas bahwa UU ini lahir lantaran UU Pokok Pers sebelumnya dinilai sudah tak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Artinya, UU No.40/1999 ini merekam betul bagaimana perubahan antara orde baru dengan orde reformasi kala itu.

UU No.40/1999 tentang pers lahir di saat momentum perubahan zaman, antara tumbangnya orde baru beralih ke orde reformasi, sehingga gelora membangkitkan eksistensi pers pada momentum yang tepat.

Bahkan, UU No.40/1999 lahir untuk menghidupkan kembali peran pers yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus ikut membangun peradaban.

Sebagaimana simpulan dari tulisan rekan awak redaksi Bangka Pos di atas, langkah penanganan pandemi covid-19, kondisional Pers Nasional kini butuh perlindungan serta kebebasannya harus bertanggungjawab.

Tentunya, insan pers butuh semacam vaksin baru untuk menangkal virus internal, yang besar kemungkinan sedang bersarang di dalam tubuh mereka sendiri.

Selamat Hari Pers Nasional 2021. (*)

Tulisan ini diulas dari artikel yang telah tayang di bangkapos.com dengan judul ; Ketika UU Pers Tak Kuasa Hadapi Gerusan Zaman

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved