Wawako dan Sekda Padang Dipastikan Tidak Divaksin Covid-19, Mahyeldi Bagaimana? Ini Penjelasannya
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah belum bisa memastikan akan divaksin pertama kali di Padang atau tidak.
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah belum bisa memastikan akan divaksin pertama kali di Padang atau tidak.
Menurutnya, sebelum dirinya diberikan vaksin, terlebih dahulu akan dilakukan periksaan kesehatan.
"Kemarin sudah ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, dan saya akan diperiksa dulu antibodinya," kata Mahyeldi, Rabu (13/1/2021).
Baca juga: Tahap Awal Distribusi Vaksin Covid-19 di Sumbar Disalurkan ke Padang dan Pesisir Selatan
Menurutnya, jika hasil pemeriksaan antibodi sudah ada atau terbentuk, maka tidak akan dilakukan vaksin.
Sebaliknya, jika dari pemeriksaan belum ada ditemukan antibodi, barulah Mahyeldi akan dilakukan vaksinisasi.
"Jika saya sudah antibodi, maka tidak perlu divaksin. Kalau belum, maka saya siap divaksin," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Sekda Padang Amasrul dipastikan tidak ikut divaksin.
Baca juga: Bus Trans Padang Terjepit Antara Kereta Api dan Warung, Warga Sempat Teriaki Sopir Sebelum Tabrakan
"Dikarenakan Pak Wakil Wali Kota, Sekda dan beberapa OPD orang juga sudah positif covid-19," ungkapnya.
Mahyeldi mengaku pernah merasakan kehilangan indra penciuman saat cuti sebagai Wali Kota Padang beberapa bulan yang lalu.
Saat itu, Mahyeldi sedang kampanye sebagai Calon Gubernur Sumbar, sehingga diperlukan periksa antibodi dulu.
"Hilang indra penciuman ini selama dua atau tiga hari, tapi saat itu tetap kampanye," ungkapnya.
Baca juga: Penyuntikan Vaksin Dimulai Hari Ini, Presiden Jokowi Jadi Orang Pertama Yang Disuntik
Mahyeldi mengatakan, MUI sudah menetapkan bahwa vaksin sinovac halal dan seseuai ketentuannya.
Kemudian Balai BPOM juga sudah menyatakan sesuai ketentuannya dan aman.
Mahyeldi menambahkan, MUI dan Balai POM sudah mengeluarkan ketentuan yang jelas dan harus dipercayai oleh masyarakat.
"Dinkes Padang akan mengatur lebih jelas segala sesuatu vaksin ini," ungkapnya. (*)
